TABALONG- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring dan evaluasi batas daerah sekaligus meninjau kondisi Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Senin (23/2/2026). Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Komisi I, Ilham Noor, bersama anggota Komisi I lainnya dan disambut langsung oleh Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik di wilayah perbatasan. Kepastian batas wilayah dianggap menjadi fondasi penting untuk tertib administrasi pemerintahan sekaligus kelancaran layanan kepada masyarakat.
Anggota Komisi I, Dirham Zain, menegaskan bahwa persoalan administratif Desa Dambung Raya telah tuntas.
"Tingkatkan optimalisasi pelayanan publik. Persoalan Dambung Raya sudah final,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I, Halida Novia Sari, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pihak Pemerintah Tabalong,” katanya.
Sekretaris Komisi I, Ilham Noor, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di desa tersebut.
"Kami dari DPRD Provinsi Kalsel akan menjaga, mengawal, dan mendukung kebijakan Pemerintah Tabalong. Kami berharap peningkatan pelayanan publik, administrasi kependudukan, dan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai prosedur,” kata Ilham Noor.
Bupati Tabalong, HM. Noor Rifani, menyambut baik kunjungan ini. Ia menilai, kehadiran Komisi I memperkuat hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Desa Dambung Raya akan terus dilanjutkan.
"Kami sangat senang atas kedatangan Komisi I. Dukungan provinsi sangat berarti bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di desa ini,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Seksi Kominfo, Camat Bintang Ara, Kepala Desa Dambung Raya, Ketua Adat Lawangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan pelayanan publik optimal, dan pembangunan Desa Dambung Raya berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp).
