TANAH BUMBU- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kalimantan Selatan tetap terjaga menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Tanah Bumbu, Senin (23/2/2026), dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan dan perdagangan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan angka inflasi relatif terkendali dan cenderung stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada sejumlah komoditas tertentu.
"Berdasarkan hasil pemantauan, inflasi tidak terlalu tinggi dan masih dalam kondisi stabil. Kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah, namun masih dalam batas wajar,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperkuat pengawasan harga, terutama selama Ramadan dan menjelang Idulfitri ketika permintaan masyarakat meningkat signifikan. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut daya beli dan ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
"Kami mengingatkan agar harga-harga tetap terkendali selama Ramadan hingga Idulfitri. Jangan sampai terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Selain pemantauan harga, Komisi II DPRD Kalsel juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyerap masukan terkait finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perdagangan. Masukan dari pemerintah kabupaten dinilai penting guna memperkuat regulasi yang adaptif serta berpihak pada stabilitas ekonomi daerah.
"Kami mendapatkan berbagai gambaran dan masukan dari pemerintah kabupaten sebagai bahan penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Perdagangan yang saat ini memasuki tahap akhir,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, menyoroti pentingnya standarisasi alat ukur dan timbangan melalui metodologi tera yang jelas dan terukur. Menurutnya, standar baku diperlukan agar seluruh alat ukur dalam aktivitas perdagangan akurat dan tidak merugikan masyarakat maupun negara.
"Permasalahan pada ukuran dan timbangan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Karena itu, pengawasan serta standarisasi tera harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut disambut Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Romatua S. Simanjuntak.
Ia mengapresiasi perhatian dan dukungan DPRD Kalsel dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
"Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk dukungan dan motivasi dalam menjalankan tugas pengendalian harga serta pengawasan perdagangan. Semoga koordinasi dan silaturahmi ini terus terjalin,” ujarnya. (sar/ali/jp).
