BANJARBARU- Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan dibalik efisiensi yang terjadi sekarang, kegiatan-kegiatan prioritas Pemko Banjarbaru harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Hal tersebut Sekda sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 Kota Banjarbaru, di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/2/2026).
"Kami bersama jajaran memprioritaskan kepada kegiatan-kegiatan yang langsung (memberikan manfaat) kepada masyarakat, rapat saja kita sekarang snack saja, kalau dulu makan (nasi kotakan), kita sekarang snack. Jadi efisiensi segala lini kita coba upayakan demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita Banjarbaru,” katanya.
Dalam RKPD 2027, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas perekonomian sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Diinformasikan, penyusunan RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi". Tema ini disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta isu strategis yang dihadapi Banjarbaru ke depan.
Forum yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan bertujuan menjaring masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru yang dipaparkan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada tahun 2024 mencapai 6,71 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Struktur ekonomi Banjarbaru didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 29,72 persen, disusul sektor konstruksi dan perdagangan.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan Kota Banjarbaru pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,2 dan menjadi yang tertinggi se-Kalimantan Selatan.
Meski demikian, pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis yang masih perlu mendapat perhatian, di antaranya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. (mc/jp).
