BANJARMASIN- Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan dalam penguatan tata kelola layanan publik di tingkat RT.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Layanan Publik Lingkup RT, yang digelar di Aula Kayuh Baimbai Pemkot Banjarmasin, Sabtu (14/2/2026) siang, dihadiri kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, perwakilan RT, dan LPMK se-Kota Banjarmasin.
Narasumber rapat, Dr. Taufiq Supriadi, S.E., S.H., M.T., Ak., memaparkan pengalaman dan studi kasus pengelolaan lingkungan di tingkat RT.
Ia menegaskan, keberhasilan tata kelola di level paling dasar pemerintahan ditentukan oleh empat kunci utama: kolaborasi, transparansi, insentif, dan kepemimpinan. Pendekatan partisipatif dari warga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan bersih dan tertata.
Wali Kota Yamin menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk pembangunan TPS3R yang sempat ditolak warga. Sebagai alternatif, Pemkot mendorong pengolahan sampah organik secara mandiri melalui pembuatan kompos di rumah tangga.
"Kita akan lebih agresif dalam pengelolaan sampah organik di Banjarmasin. Jika tidak diolah, sampah menimbulkan bau dan masalah lingkungan. Namun jika dikelola menjadi kompos, bisa menjadi pupuk untuk pemanfaatan sendiri atau bahkan bernilai jual,” kata Wali Kota.
Ia menegaskan, bahwa Surat Edaran Darurat Sampah masih berlaku karena persoalan pengelolaan sampah belum tuntas. Seluruh elemen diminta aktif menyosialisasikan pengolahan sampah organik menjadi kompos, khususnya di kelurahan yang belum mampu memproduksi kompos secara mandiri.
Wali Kota juga menyoroti laporan LPMK mengenai satuan tugas kebersihan di salah satu kelurahan yang dinilai belum optimal, sebagai catatan evaluasi untuk segera diperbaiki.
Saat ini, Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan, 52 LPMK, dan 1.563 RT. Wali Kota menegaskan, seluruh lurah dan RT harus menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Banjarmasin yang bersih dan tertata.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, serta para kepala bagian di lingkungan Pemkot.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Banjarmasin berharap penguatan tata kelola layanan publik di tingkat RT dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (prkm/ali/jp).
