KUALA PEMBUANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menegaskan belum menerima informasi resmi terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) yang disebut-sebut sebagai dampak konflik global.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengenai kebijakan tersebut.
"Hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi. Karena itu, kami belum bisa memberikan komentar lebih jauh,” ujar Harsandi saat diwawancarai, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, ia menyatakan DPRD siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
"Jika wacana itu direalisasikan, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas langkah-langkah mitigasi,” katanya.
Harsandi berharap, kebijakan tersebut nantinya tidak mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam pelayanan publik.
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Seruyan tengah fokus pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (gan/jp).
