BANJARMASIN- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalsel, dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di Gedung DPRD Kalsel Lt.4, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi IV, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan keprihatinannya karena pagu anggaran Dinas Sosial hanya sebesar Rp69 miliar akibat efisiensi. Menurutnya, jumlah tersebut sangat minim dibandingkan banyaknya program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial kemasyarakatan.
"Apa yang disampaikan rekan-rekan Dinas Sosial tadi menjadi atensi kami. Kami akan memperjuangkannya dalam rapat anggaran nanti, baik anggaran reguler maupun perubahan. Program sosial kemanusiaan jangan dikurangi karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata H Gusti Iskandar, yang juga menjabat Ketua PMI Provinsi Kalsel.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan efisiensi anggaran hanya boleh diterapkan pada kegiatan seremonial, sedangkan program kemanusiaan harus diprioritaskan.
"Kalau efisiensi untuk kegiatan seremonial, tidak masalah. Tapi untuk program sosial kemanusiaan jangan dikurangi. Program ini sungguh menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, H Gusti berharap, Dinas Sosial dapat menyusun daftar kebutuhan dasar masyarakat Kalsel, termasuk perkiraan anggaran yang diperlukan, sebagai dasar penganggaran yang tepat.
"Kami akan memperjuangkan ini. Dengan data kemiskinan yang cukup memprihatinkan di Kalimantan Selatan, program sosial kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPRD Kalsel untuk memastikan anggaran sosial kemanusiaan tidak terpangkas, seiring upaya pemerintah daerah mengelola efisiensi anggaran. (sar/ali/jp).
