JAKARTA- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta ini menghadirkan Direktorat Produk Hukum Daerah serta Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri.
Kehadiran perwakilan pemerintah pusat dinilai strategis karena memberikan penguatan dari aspek regulasi sekaligus memastikan arah kebijakan yang selaras dengan ketentuan nasional.
Adapun perwakilan Kemendagri yang hadir antara lain Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Deddy Winarwan, Kasubdit Wilayah I Hendy Nur Kusuma, serta Analis Kebijakan Ahli Muda Yuda Ningsih.
Dalam forum tersebut, Pansus DPRD Kalsel menggali berbagai masukan terkait penyempurnaan substansi tata tertib. Pembahasan difokuskan pada penguatan fungsi pengawasan, optimalisasi peran alat kelengkapan dewan, serta peningkatan efektivitas kinerja legislasi.
Selain itu, perubahan tata tertib juga diarahkan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab dinamika pemerintahan daerah yang terus berkembang.
Ketua Pansus DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan FGD menjadi langkah penting dalam menyempurnakan rancangan perubahan tata tertib.
"FGD ini diikuti seluruh anggota pansus dan turut dihadiri pimpinan DPRD. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian tata tertib agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus mampu menjawab dinamika daerah dan tetap mengakomodasi kearifan lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Direktorat Produk Hukum Daerah menekankan pentingnya tata tertib yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga operasional sebagai pedoman kerja DPRD.
Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagai masukan dan rekomendasi dari peserta FGD diharapkan dapat memperkaya rumusan perubahan tata tertib sehingga lebih komprehensif dan implementatif. (sar/ali/jp).
