BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) IV Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2025 menyoroti masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kalsel.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, AKI tercatat menurun dari 146 menjadi 135 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara AKB juga turun dari 11,2 menjadi 10,55 per 1.000 kelahiran hidup. Meski mengalami penurunan, angka tersebut dinilai masih memerlukan perhatian serius.

Ketua Pansus IV, Jihan Hanifa, mengatakan AKI dan AKB merupakan indikator utama keberhasilan layanan kesehatan, sehingga menjadi fokus evaluasi pihaknya. 

Hal itu disampaikannya usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah rumah sakit di Banjarmasin, Selasa (14/4/2026).

"Permasalahan utama yang kami temukan adalah kekurangan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan di daerah terpencil,” ujar Jihan.

Menurutnya, meskipun sejumlah posyandu telah dilengkapi peralatan memadai seperti USG, keterbatasan tenaga kesehatan masih menjadi kendala dalam pelayanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Jihan mendorong Dinas Kesehatan menerapkan sistem klaster wilayah kerja, disertai pemberian insentif dan fasilitas lebih baik bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah.

"Harus ada insentif dan fasilitas yang lebih menarik dibandingkan di perkotaan agar tenaga kesehatan mau bertugas di wilayah terpencil,” katanya.

Selain itu, Pansus IV juga menyoroti kualitas pelayanan di instalasi gawat darurat (IGD) sejumlah rumah sakit. Jihan mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait keterlambatan penanganan pasien di IGD.

"Penanganan pasien harus cepat. Jangan sampai keterlambatan justru membahayakan nyawa,” tegasnya.

Ia meminta manajemen rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh dan audit terhadap sistem pelayanan, khususnya di IGD, guna mencegah kejadian serupa terulang. (sar/ali/jp).