BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Riau, Kamis (16/4/2026), dalam rangka pendalaman pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
Rombongan Pansus yang dipimpin Androy Ade Rianda, S.H., M.H., C.La. itu disambut Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, S.E.
Pertemuan tersebut membahas penguatan penyusunan rekomendasi DPRD, optimalisasi pokok pikiran (pokir), serta tindak lanjut hasil evaluasi LKPJ kepala daerah. Kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai mekanisme perumusan rekomendasi yang terukur, implementatif, serta penguatan pokir sebagai representasi aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD tidak sekadar catatan evaluatif, tetapi harus mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.
"Rekomendasi harus jelas tindak lanjutnya, agar benar-benar berdampak pada perbaikan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD, terutama dalam memastikan efektivitas rekomendasi serta optimalisasi pendapatan dan belanja daerah di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Sementara itu, pokok pikiran DPRD disebut sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena bersumber dari aspirasi masyarakat hasil reses dan pengawasan lapangan.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Androy Ade Rianda, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi sarana untuk menggali referensi dan praktik baik dalam penyusunan rekomendasi LKPJ, perumusan pokir, serta memastikan tindak lanjut yang lebih efektif.
Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif. Diharapkan, sinergi antar-DPRD ini dapat meningkatkan kualitas pembahasan LKPJ sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. (sar/ali/jp).
