BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2025 bidang infrastruktur dan pembangunan kembali menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut melibatkan empat instansi, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, serta Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, mengatakan rapat difokuskan pada evaluasi tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPj tahun 2024 serta pembahasan serapan anggaran tahun 2025, termasuk program dan proyek yang belum dapat direalisasikan.
"Rapat ini menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya sekaligus mengevaluasi serapan anggaran dan program yang belum terlaksana,” ujarnya.
Ia menilai, pembahasan berjalan konstruktif dengan adanya keterbukaan dari seluruh mitra kerja, sehingga berbagai kendala pelaksanaan program dapat teridentifikasi secara lebih jelas.
Menurut Husnul, transparansi tersebut menjadi penting untuk memastikan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan sesuai perencanaan.
Selain itu, Pansus III juga menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan agar lebih matang dan realistis. Perencanaan yang baik dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan kegiatan infrastruktur dapat berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
Dengan evaluasi tersebut, Pansus III DPRD Kalsel berharap pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat semakin terarah dan akuntabel pada tahun anggaran berikutnya. (sar/ali/jp).
