BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Selasa (14/4/2026) siang.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor infrastruktur dan pembangunan di Kalimantan Selatan.
Dalam rapat tersebut, Pansus III aktif menghimpun masukan dari instansi teknis dan pemangku kepentingan terkait. Pembahasan mencakup capaian program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, hingga optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
H Husnul Fatahillah menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak agar hasil evaluasi LKPj bersifat komprehensif dan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
"Kami ingin pembahasan ini menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Masukan dari SOPD sangat penting, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Sejumlah SOPD yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya UPTD Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, UPTD Kebun Raya Banua, serta perwakilan Bappeda Kalimantan Selatan, BPKAD Kalimantan Selatan, dan Biro Pemerintahan Setda Kalimantan Selatan.
Dalam forum itu, muncul sejumlah masukan, antara lain perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor juga menjadi sorotan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
H Husnul juga menegaskan, bahwa LKPj Gubernur merupakan dokumen resmi yang memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran selama satu tahun, sekaligus menjadi dasar evaluasi DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis.
"LKPj menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi kinerja pemerintah daerah. Dari sini akan lahir rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya,” jelasnya.
Pansus III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan secara intensif dengan membuka ruang dialog bersama berbagai pihak, guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan mendukung peningkatan pembangunan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
