BANJARMASIN- DPRD Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan kebijakan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagai upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menjaga kualitas infrastruktur jalan. Salah satu langkah yang didukung adalah penerapan sistem Weight In Motion (WIM) di sejumlah titik strategis serta penambahan jembatan timbang untuk memperketat pengawasan angkutan barang.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, saat menghadiri Seminar Nasional Formulasi Kebijakan dan Inovasi Teknologi dalam Akselerasi Transformasi Logistik Zero ODOL Kalsel 2027 di General Building Library Lecture Theatre Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Rabu (17/6/2026).
Menurut H Jahrian, persoalan kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan.
"Risiko kecelakaan lalu lintas akan semakin tinggi apabila persoalan ODOL tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.
Meski demikian, H Jahrian menilai penanganan ODOL tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan penegakan hukum. Ia menegaskan, bahwa sektor angkutan barang memiliki peran vital dalam mendukung distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang seimbang dan terukur.
"Penanganan ODOL harus memperhatikan aspek keselamatan sekaligus keberlangsungan aktivitas logistik yang menjadi penopang perekonomian daerah,” katanya.
Selain penguatan pengawasan, DPRD Kalsel juga menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mendukung program Zero ODOL. Jalan yang layak dan sesuai standar dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan serta memperpanjang usia layanan infrastruktur transportasi.
"Perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang memadai akan mampu menekan risiko kecelakaan di lapangan,” tambah H Jahrian.
Melalui penerapan teknologi WIM, penambahan jembatan timbang, serta perbaikan infrastruktur jalan, DPRD Kalsel berharap target Zero ODOL Kalsel 2027 dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan, tanpa menghambat kelancaran distribusi barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Seminar nasional tersebut turut dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol. M. Fahri Siregar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Prof. M. Hadin Muhjad, serta Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hermin Esti Setyowati. (sar/ali/jp).
