CILACAP- Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi keberhasilan transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Nusakambangan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Sabtu (20/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Titiek meninjau berbagai program pemberdayaan yang dikembangkan jajaran Pemasyarakatan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, produksi pupuk organik, pengolahan sampah, pelatihan konveksi, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.
Menurut Titiek, capaian tersebut menjadi bukti bahwa Nusakambangan tidak lagi semata dikenal sebagai kawasan pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan tinggi, tetapi juga mampu bertransformasi menjadi kawasan produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
"Usaha ini sangat baik dan diharapkan dapat ditiru serta direplikasi di daerah lain,” ujar Titiek.
Ia menilai program pembinaan berbasis produktivitas yang dijalankan di Nusakambangan tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang berguna setelah mereka kembali ke masyarakat.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, menyatakan pihaknya akan menjadikan berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI sebagai bahan evaluasi guna memperkuat dan memperluas program yang telah berjalan.
Menurut Agus, optimalisasi lahan tidur (idle) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) terus dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan internal pemasyarakatan.
"Pemanfaatan lahan produktif ini menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian warga binaan serta mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan,” katanya.
Saat ini, kawasan Nusakambangan mengelola sekitar 135 hektare lahan produktif yang melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha dan kegiatan pemberdayaan.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mempersiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan, produktivitas, dan kemandirian saat kembali berkontribusi di tengah masyarakat. (zi/jp).
