TANAH BUMBU- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu guna memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim kemarau 2026. Fokus pembahasan meliputi antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (19/6/2026) tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, didampingi anggota komisi dan jajaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mulai berlangsung pada Juli 2026. Komisi I DPRD Kalsel juga meninjau kesiapan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pola koordinasi lintas instansi dalam penanganan potensi bencana.
"Hari ini kami berkoordinasi dengan BPBD Tanah Bumbu terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana pada musim kemarau. Berdasarkan perkiraan cuaca, musim kemarau diperkirakan dimulai pada Juli dan puncaknya terjadi pada Juli hingga Agustus,” ujar H Rais Ruhayat.
Selain menyoroti kesiapan menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan, Komisi I DPRD Kalsel juga memberikan apresiasi atas capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diraih BPBD Tanah Bumbu.
Menurut Rais, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, dan tata kelola kebencanaan.
"Kami sangat mengapresiasi capaian IKD BPBD Tanah Bumbu. Dari hasil pemaparan dan kondisi yang kami lihat, BPBD Tanah Bumbu berpotensi menjadi percontohan bagi daerah lain dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” katanya.
Legislator Fraksi PAN itu menilai keberhasilan tersebut patut menjadi motivasi bagi BPBD kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kebencanaan.
Ia juga mendorong BPBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja dan inovasi terbaik dalam bidang penanggulangan bencana.
"Pemberian apresiasi dapat menjadi stimulus positif bagi BPBD kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas penanggulangan bencana di daerah masing-masing,” pungkasnya. (sar/ali/jp).
