BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengantongi komitmen PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci hingga tingkat SPBU di 13 kabupaten/kota. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pansus dalam menelusuri berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Komitmen tersebut diperoleh dalam rapat yang digelar di Banjarmasin, Rabu (24/6/2026), dipimpin Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, H Jahrian, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, M.M.
Dalam pertemuan itu, pansus membahas data penyaluran BBM bersubsidi, mekanisme pengawasan distribusi, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU.
Wakil Ketua Pansus, H Jahrian, mengatakan keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
"Pansus mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jahrian, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi pemerintah.
Ia menegaskan distribusi BBM bersubsidi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sehingga perlu diawasi secara ketat guna mencegah potensi penyimpangan.
"Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana BBM bersubsidi ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran hingga pelayanan di tingkat SPBU,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, mengungkapkan bahwa data distribusi per kabupaten dan per SPBU akan menjadi bahan utama pansus untuk melakukan kajian dan pemetaan persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah.
"Kita mengolek data. Alhamdulillah pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” ujarnya.
Selain menyerahkan data distribusi, Pertamina juga menyatakan dukungan terhadap audit internal terkait laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Audit akan dilakukan melalui penelusuran sistem digital, termasuk data transaksi barcode dan rekaman CCTV yang terhubung hingga ke nozzle pengisian BBM.
H Kartoyo menyebutkan, hingga saat ini pansus telah menerima sekitar 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.
"Kita memiliki sekitar 34 laporan masyarakat terkait SPBU yang bermasalah. Setelah audit internal dilakukan dan datanya dikompilasi, nanti akan dipilih beberapa sampel SPBU untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.
Menurutnya, pendalaman tersebut bertujuan memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme distribusi BBM bersubsidi di lapangan, mulai dari penyaluran dari depo hingga pelayanan kepada konsumen di SPBU.
Hasil kajian dan verifikasi lapangan nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi pansus untuk memperkuat sistem pengawasan serta memastikan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan sesuai kuota yang telah ditetapkan. (sar/ali/jp).
