TAMIANG LAYANG- Polsek Benua Lima, Polres Barito Timur terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas korupsi melalui sosialisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada masyarakat di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Jum'at (5/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIPDA Wahyu Ramadhan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan Zona Integritas sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, pungutan liar (pungli), maupun gratifikasi.
Dalam sosialisasi itu, masyarakat diberikan penjelasan terkait pentingnya peran Zona Integritas sebagai upaya membangun budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Petugas juga menegaskan bahwa seluruh layanan kepolisian diberikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.
Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan antikorupsi, kegiatan turut diisi dengan foto bersama masyarakat sambil mengampanyekan pesan “Stop Korupsi” dan mendukung terwujudnya Polres Barito Timur yang berintegritas.
Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan kepolisian.
"Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami bahwa seluruh pelayanan kepolisian diberikan secara profesional, transparan, dan tanpa pungutan biaya. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Polri yang bersih, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat menyambut positif sosialisasi tersebut serta memahami bahwa seluruh layanan di Polres Barito Timur maupun Polsek Benua Lima diberikan tanpa pungutan liar maupun gratifikasi.
Polsek Benua Lima berharap kegiatan serupa dapat terus meningkatkan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. (zi/jp).
