TAMIANG LAYANG- Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, membuka Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) serta Penetapan Produk Barang/Jasa yang Dikonsolidasikan, Senin (29/6/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring itu menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memperkuat efisiensi belanja daerah sekaligus mendukung upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola pengadaan yang lebih baik.
Rapat koordinasi diikuti kepala organisasi perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Barito Timur.
Dalam sambutannya Sekda Misnohartaku, menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan PBJ Tahun 2026–2027 sekaligus pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention Pencegahan Korupsi (MCSP-PK) pada area Pengadaan Barang dan Jasa.
Menurutnya, konsolidasi pengadaan tidak sekadar menggabungkan sejumlah paket pekerjaan menjadi satu paket yang lebih besar. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperkuat daya tawar pemerintah terhadap penyedia, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, serta mempermudah proses pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek.
"Melalui konsolidasi paket PBJ yang terkelola dengan baik, kita bukan hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat," ujar Misnohartaku.
Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi konsolidasi pengadaan sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah, didukung koordinasi yang solid serta perubahan pola pikir dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, rapat koordinasi ini diharapkan mampu menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme konsolidasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penerapannya.
Sekda juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan koordinasi internal maupun lintas sektor, mengoptimalkan proses perencanaan anggaran, serta bersikap proaktif dalam mendukung pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Sementara itu, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diminta memperkuat perannya sebagai fasilitator sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. (zi/jp).