BANJARMASIN- Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal, program yang berdampak langsung bagi masyarakat diminta menjadi prioritas utama.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalsel bersama BPBD dan Kesbangpol Provinsi Kalsel, Rabu (15/7/2026), yang membahas rencana kerja dan kebutuhan program kedua instansi untuk tahun anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan pembahasan difokuskan pada program-program prioritas yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor penanggulangan bencana dan penguatan kehidupan demokrasi.
Menurutnya, BPBD Kalsel tetap mampu menjalankan berbagai program kebencanaan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut, kata dia, terlihat dari kesiapan BPBD dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai terjadi di sejumlah wilayah saat musim kemarau.
Habib menilai program mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana harus tetap menjadi prioritas mengingat potensi bencana di Kalimantan Selatan terus meningkat setiap tahunnya.
"Walaupun mereka mengeluhkan anggaran yang sangat minim, tetapi masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kebencanaan. Namun memang ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran," ujar Habib.
Selain BPBD, Komisi I juga mengevaluasi rencana kerja Kesbangpol Kalsel yang berfokus pada penguatan demokrasi, pemeliharaan stabilitas daerah, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD turut mencermati sejumlah pos anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan selaras dengan target pembangunan daerah.
Habib mengatakan salah satu sasaran yang ingin dicapai Kesbangpol adalah peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Selatan. Karena itu, program-program yang telah disusun perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai agar target tersebut dapat direalisasikan.
Ia menegaskan, Komisi I DPRD Kalsel pada prinsipnya mendukung seluruh program BPBD dan Kesbangpol yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program strategis.
"Dengan anggaran yang tersedia, kami berharap program-program prioritas tetap bisa berjalan optimal sehingga mampu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat di Kalimantan Selatan," pungkasnya. (sar/ali/jp).
