BANJARMASIN- Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya mengawal penguatan sektor pangan melalui pembahasan kebutuhan program dan anggaran tahun 2027. Seluruh usulan prioritas dari organisasi perangkat daerah (OPD) akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran agar program yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap terlaksana.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kalsel bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Rabu (15/7/2026).
Rapat tersebut menjadi forum untuk menyerap usulan program sekaligus memetakan kebutuhan anggaran masing-masing OPD sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam pada 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan seluruh mitra kerja menyampaikan program-program strategis yang dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Komisi II memberikan kesempatan kepada setiap OPD untuk menyusun kembali kebutuhan anggaran berdasarkan skala prioritas sehingga program yang benar-benar mendesak dapat diakomodasi dalam pembahasan berikutnya.
"Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyusun kebutuhan anggaran sesuai prioritas. Apa yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat tentu akan kami perjuangkan dalam pembahasan selanjutnya," ujar H Suripno.
Ia menegaskan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Selain menghasilkan komoditas unggulan, sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di berbagai daerah.
H Suripno juga mengingatkan pentingnya mempertahankan posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Pulau Kalimantan. Menurutnya, dukungan anggaran terhadap program yang meningkatkan produktivitas petani dan menjaga ketersediaan pangan harus menjadi perhatian bersama.
"Kalsel selama ini menjadi penyangga beras bagi wilayah Kalimantan. Tentu capaian ini harus terus kita jaga dan tingkatkan melalui program-program yang mendukung produktivitas sektor pertanian," katanya.
Seluruh usulan program dan kebutuhan anggaran yang disampaikan dalam rapat tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kalsel. Komisi II berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp).
