BANJARMASIN- Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menyoroti belum optimalnya serapan anggaran di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Rabu (1/7/2026) pagi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kalimantan Selatan masih belum berjalan optimal dan perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada efektivitas layanan publik sekaligus capaian serapan anggaran.
"SPBE ini seharusnya menjadi tulang punggung dalam pelayanan pemerintahan modern. Namun, yang kami lihat saat ini implementasinya masih belum optimal,” ujarnya.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti kinerja sejumlah lembaga mitra di bawah koordinasi Diskominfo, seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Kalsel, yang dinilai belum maksimal dalam mendukung program kerja sehingga turut memengaruhi serapan anggaran.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamis Bahasiyim, menegaskan perlunya optimalisasi program pada lembaga mitra Diskominfo untuk mendorong peningkatan kinerja anggaran ke depan.
"Kami tetap optimistis bahwa dengan dukungan penambahan anggaran, kedua lembaga tersebut dapat mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan kinerja penyerapan anggaran ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muslim, mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sinkronisasi antar perangkat daerah.
"Kami terus melakukan pembenahan, baik dari sisi sistem maupun koordinasi lintas instansi, agar ke depan pelayanan publik berbasis elektronik bisa lebih terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya. (sar/ali/jp).
