JAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman, memperjuangkan dukungan pemerintah pusat guna memperluas program rumah layak huni bagi masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan saat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Kamis (23/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman yang juga Pelaksana Harian Dirjen Kawasan Permukiman, Anggoro Putro, mengungkapkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kalimantan Selatan pada 2026 mencapai 3.613 unit. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan alokasi tahun 2025 yang hanya sebanyak 96 unit.
Dari total alokasi tersebut, sebanyak 2.312 unit diperuntukkan bagi kawasan perdesaan, 710 unit untuk wilayah perkotaan, dan 591 unit bagi kawasan pesisir.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman, mengatakan konsultasi tersebut bertujuan mengupayakan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan rumah tidak layak huni di Kalimantan Selatan.
"Pada hari ini kami mengusulkan penanganan rumah tidak layak huni yang ada di Kalimantan Selatan. Kami memohon kepada kementerian agar dapat memberikan dukungan melalui program-program yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujarnya.
Menurut HM. Alpiya, DPRD Kalsel juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar kebutuhan perumahan masyarakat dapat ditangani secara lebih optimal. Sejumlah usulan yang disampaikan saat ini masih dalam proses verifikasi oleh kementerian.
"Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah pusat yang nantinya dialokasikan ke Kalimantan Selatan dapat mengakomodasi seluruh usulan yang telah kami sampaikan," katanya.
Selain memaparkan peningkatan alokasi BSPS, Kementerian PKP juga menjelaskan tahapan pelaksanaan program tahun 2026, termasuk proses verifikasi calon penerima bantuan.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Kalsel berharap seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai rencana sehingga bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat segera dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
