DENPASAR- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) membuktikan komitmennya menjalankan kerja sama strategis dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Hanya sepekan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), SMSI langsung melantik Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa Provinsi Bali di Denpasar, Jum'at (10/7/2026).
Langkah cepat tersebut menegaskan bahwa kerja sama antara SMSI dan ABPEDNAS tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diwujudkan melalui program nyata untuk mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan nasional.
PKS antara SMSI dan ABPEDNAS sebelumnya ditandatangani pada 3 Juli 2026 di Jakarta Theater. Penandatanganan itu disaksikan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Hashim Djojohadikusumo yang juga Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani selaku Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS sekaligus Ketua Dewan Pembina News Room Jaga Desa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Pelantikan Pokja News Room Jaga Desa Provinsi Bali dipimpin langsung Ketua Umum SMSI Firdaus, didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri Agus Syabaruddin serta Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Strategis Yono Hartono.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati Tabanan, para Ketua SMSI kabupaten/kota se-Bali, serta perwakilan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya Firdaus, menegaskan media memiliki tanggung jawab moral mengawal pembangunan desa melalui pemberitaan yang akurat, edukatif, dan konstruktif.
"Kerja sama SMSI dengan ABPEDNAS bukan sekadar seremonial. Hari ini kami membuktikan bahwa setiap kesepakatan harus segera diwujudkan dalam aksi nyata. Pokja News Room Jaga Desa dibentuk agar media ikut berpartisipasi menjaga, mengawal, dan mendorong kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia," tegasnya.
Menurut Firdaus, Pokja News Room Jaga Desa menjadi wadah kolaborasi antara media, pemerintah desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menginstruksikan agar pembentukan Pokja segera diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Bali.
"Saya meminta kepada pengurus Provinsi Bali agar segera membentuk dan melantik Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota. Selanjutnya, di tingkat kabupaten dan kota agar ditunjuk koordinator Pokja di setiap kecamatan yang melibatkan perwakilan desa maupun kelurahan sehingga jaringan informasi pembangunan desa dapat berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput," ujarnya.
Firdaus menambahkan, Pokja News Room Jaga Desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan nasional dalam mendukung Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Media harus hadir sebagai mitra pembangunan yang memberikan edukasi, mengawal pelaksanaan program, sekaligus menginformasikan berbagai keberhasilan desa kepada masyarakat," katanya.
Melalui pembentukan Pokja News Room Jaga Desa Provinsi Bali, SMSI berharap sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat desa semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, maju, transparan, dan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (ali/jp).
