PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, di GOR Indoor Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Kehadiran Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.
Rakor yang mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera”, tersebut diikuti ribuan peserta, terdiri atas unsur Forkopimda, kepala daerah, 136 camat, 1.432 kepala desa, dan 139 lurah.
Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, menegaskan bahwa desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan. Menurutnya, kemajuan Kalimantan Tengah tidak dimulai dari kantor gubernur maupun bupati dan wali kota, melainkan dari desa yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Gubernur juga menyampaikan enam fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh kepala desa dan lurah, yakni efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan.
Sementara itu, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh program pembangunan di Barito Utara mengacu pada 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas Kabupaten yang diintegrasikan dengan Program Huma Betang Sejahtera, pasar murah, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan langkah konkret penanganan kebakaran hutan dan lahan di Barito Utara. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan status siaga darurat karhutla melalui Surat Keputusan yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026.
"Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu bersama Kodim, Polres, BPBD, serta seluruh perangkat daerah terkait guna meminimalkan potensi kebakaran selama musim kemarau," ujarnya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga terus mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Linae Victoria Aden, dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 bertujuan memperkuat sinergi lintas pemerintahan, meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah dalam pencegahan karhutla, mewujudkan desa bersih narkoba (Bersinar), memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, menyinkronkan data sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rakor menghadirkan sejumlah narasumber dari Pangdam XXII/Tambun Bungai, Kapolda Kalimantan Tengah, Kajati Kalimantan Tengah, Kepala BPS Kalimantan Tengah, Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Kakanwil BPN Kalimantan Tengah, dan Kabinda Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa yang tangguh, aman, dan sejahtera. (emca/jp).
