PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran tersebut diikuti para kepala daerah se-Kalimantan. Dalam kegiatan itu, Bupati Barito Utara didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Inspektur Kabupaten Barito Utara, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan integritas juga dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan langkah pencegahan korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama dan tidak sebatas pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kehadiran kami hari ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Shalahuddin.
Menurutnya, pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan setiap program pembangunan dan pelayanan publik memberikan manfaat yang luas serta tepat sasaran bagi masyarakat.
"Melalui sinergi yang kuat antarpemerintah daerah dan arahan dari Bapak Gubernur, kami optimistis tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat terus kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Ia berharap penguatan integritas dan pencegahan korupsi dapat terus diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara, sehingga pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (emca/jp).
