JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat mempercepat implementasi program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memajukan sektor perikanan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Haji Jahrian, saat memimpin kunjungan kerja bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2026.
Rombongan DPRD Kalsel diterima Agus Harianto, Ketua Tim Kerja Program Prioritas pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP. Dalam pertemuan itu, DPRD Kalsel memperoleh pemaparan mengenai arah dan pelaksanaan program KNMP yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
H Jahrian mengatakan, KNMP memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Fasilitas yang disiapkan dalam program tersebut antara lain pabrik es, gudang beku, pusat kuliner, serta sarana perbekalan bagi nelayan.
Menurut dia, integrasi fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, membuka peluang usaha, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.
"Hari ini kami banyak mendapatkan gambaran positif tentang program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat positif. Program ini memang harus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah provinsi maupun kementerian,” ujar H Jahrian.
Namun, ia menekankan agar pelaksanaan KNMP tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, program tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan dapat diukur bagi masyarakat.
"Kami menghendaki program tersebut bukan hanya bersifat simbolis, tetapi harus ada bukti nyata yang bisa dijalankan agar program pemerintah terarah, transformatif, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegasnya.
H Jahrian menambahkan, keberhasilan program tersebut pada akhirnya harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai hal itu sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
"Kita berharap tujuan akhirnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan KKP menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalsel atas dukungan dan komitmen dalam mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan. KKP juga menyambut baik peluang kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pelaksanaan program strategis tersebut.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dinilai menjadi salah satu kunci agar program KNMP dapat berjalan efektif serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).