JAKARTA- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan integrasi dan pemutakhiran data kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan Komisi IV DPRD Kalsel dengan mengunjungi Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Rabu (19/8/2026) pagi. Pertemuan itu membahas pemutakhiran data penerima manfaat serta pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan penyaluran bansos.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan, mengapresiasi langkah Kemensos dalam mendorong digitalisasi dan keterbukaan informasi terkait data kesejahteraan sosial.
Menurut Jihan, pemutakhiran data berbasis aplikasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan. Ia menyebut, masih ditemukan data desil yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Kami mendapati di lapangan masih ada data desil yang belum sesuai dengan kondisi riil warga. Namun kabar baiknya, status desil ini sekarang bisa dimonitor dan disanggah secara transparan melalui aplikasi SIKS-NG berbasis web atau aplikasi Cek Bansos,” ujar Jihan.
Aplikasi Cek Bansos menjadi salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan diri sendiri maupun warga lain yang dinilai kurang mampu untuk masuk dalam basis data kesejahteraan sosial pemerintah.
Sementara itu, pemutakhiran data pada tingkat desa, kelurahan, hingga pemerintah daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Berbeda dengan aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses masyarakat, SIKS-NG digunakan secara terbatas oleh operator desa atau kelurahan, petugas Dinas Sosial kabupaten/kota, serta admin yang memiliki kewenangan untuk melakukan input dan pemutakhiran data secara terintegrasi.
Langkah Komisi IV DPRD Kalsel tersebut mendapat respons positif dari Kemensos. Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) Hubungan Antarlembaga Biro Humas Kemensos RI, Devy Ratna, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kualitas data penerima manfaat.
Devy menjelaskan, aplikasi Cek Bansos dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap data dan penyaluran bantuan sosial di lingkungan masing-masing.
"Sama-sama kita kawal bantuan ini tepat sasaran dan terukur,” tegas Devy. (sar/ali/jp).