BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pemangku kepentingan menyusul keluhan pelaku usaha perunggasan terkait anjloknya harga ayam dan telur serta dampak pemadaman listrik bergilir terhadap usaha peternakan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas audiensi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Selatan yang diterima Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK didampingi Sekretaris Komisi II H Jahrian di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Pinsar Kalsel menyampaikan kondisi industri perunggasan di daerah yang dinilai sedang tidak kondusif akibat harga ayam dan telur yang terus berfluktuasi dan belum berpihak kepada peternak. Selain itu, pemadaman listrik bergilir juga disebut turut menambah beban operasional usaha peternakan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengatakan DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para peternak sebagai bahan untuk dicarikan solusi bersama.
"Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari Pinsar Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut ketersediaan protein hewani bagi masyarakat Banua sekaligus keberlangsungan ribuan pelaku UMKM peternak," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalsel akan mengundang seluruh instansi dan lembaga terkait dalam RDP guna membahas langkah konkret untuk menstabilkan kondisi sektor perunggasan.
"Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, Karantina, Bulog, serta seluruh asosiasi peternak. Tujuannya satu, mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan usaha peternakan tidak terus terganggu," tegas H Supian HK.
Ia menjelaskan, RDP nantinya akan memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, yakni stabilisasi harga ayam dan telur agar tidak merugikan peternak maupun konsumen, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, DPRD Kalsel berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
"Kami di DPRD siap mengawal melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan daya beli masyarakat Banua. Karena itu, langkah bersama harus segera dilakukan," pungkasnya. (sar/ali/jp).
