JAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat memasukkan program revitalisasi Pipa Air Banjarbakula ke dalam prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan saat konsultasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Achmad Maulana, bersama anggota Komisi III itu juga membahas sejumlah persoalan infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Selatan, di antaranya penanganan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala serta pengembangan jaringan irigasi.
H Achmad Maulana mengatakan, revitalisasi Pipa Air Banjarbakula menjadi kebutuhan mendesak karena hingga kini belum memperoleh alokasi anggaran pada APBN 2026. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat menjadikan program tersebut sebagai salah satu prioritas pada penyusunan APBN 2027.
"Alhamdulillah, hasil konsultasi hari ini berjalan baik. Usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dari Direktorat Jenderal SDA. Kami berharap revitalisasi Pipa Air Banjarbakula dapat menjadi prioritas pada APBN 2027 sehingga kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan dapat segera terpenuhi," ujarnya.
Selain persoalan air bersih, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang dinilai belum tertangani secara optimal selama sekitar enam tahun terakhir. Kondisi tersebut mengurangi kapasitas aliran sungai dan berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.
Menurut H Achmad Maulana, Barito Kuala merupakan kawasan strategis yang menjadi muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan sejumlah daerah sekitarnya. Karena itu, normalisasi sungai dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas tampung aliran air.
"Kami meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pendangkalan sungai di Barito Kuala. Syukurlah, Direktorat Sungai merespons positif dan berkomitmen melakukan pengecekan lapangan. Kami berharap tindak lanjut tersebut dapat diwujudkan melalui program revitalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir di Kalimantan Selatan," katanya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan akan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kondisi eksisting sebagai dasar penyusunan langkah penanganan dan program yang diperlukan.
Melalui konsultasi ini, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
DPRD berharap usulan revitalisasi Pipa Air Banjarbakula, penanganan pendangkalan sungai, dan pengembangan jaringan irigasi dapat segera direalisasikan demi meningkatkan layanan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta mengurangi risiko banjir di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
