BANJARMASIN- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kelangkaan BBM subsidi, serta pemadaman listrik bergilir. Desakan itu disampaikan dalam aksi bertajuk “Kalsel Lumpuh” di depan Kantor DPRD Kalsel, Kamis (20/8/2026).
Dalam aksinya, mahasiswa memberikan waktu dua pekan kepada Pemprov Kalsel untuk menangani karhutla dan kabut asap. Mereka juga meminta Gubernur Kalsel mengundurkan diri apabila persoalan tersebut tidak terselesaikan dalam tenggat yang diberikan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, bersama anggota DPRD Kalsel, H Gt. Iskandar Sukma Alamsyah dan HM. Syaripuddin menemui mahasiswa. Ketiganya menerima langsung aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
H Supian HK menjelaskan, Gubernur Kalsel tidak dapat hadir karena pada waktu bersamaan menghadiri penutupan Jambore. Gubernur diwakili Tenaga Ahli Gubernur untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Menurut H Supian HK, pembagian tugas diperlukan agar agenda pemerintahan tetap berjalan. Sementara itu, DPRD Kalsel hadir secara langsung untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Pemprov Kalsel, lanjutnya, belum dapat memastikan penanganan karhutla dan kabut asap dapat dituntaskan dalam waktu dua pekan. Upaya pemadaman dan penanganan masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak.
Anggota DPRD Kalsel sekaligus Ketua PMI Kalsel, H Gt. Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan timnya telah sekitar satu bulan turun ke sejumlah lokasi terdampak karhutla.
Dari hasil pemantauan, Iskandar menyebut kondisi alam yang kering dan panas turut meningkatkan risiko kebakaran. Namun, ia juga mengungkap adanya indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” kata Iskandar.
Selain karhutla dan kabut asap, mahasiswa menyoroti sulitnya memperoleh BBM subsidi. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
Persoalan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah juga menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa. Mereka meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah berbagai persoalan tersebut.
DPRD Kalsel berkomitmen mengawal aspirasi mahasiswa dan mendorong pihak terkait mengambil langkah konkret. Penanganan karhutla, ketersediaan BBM subsidi, serta keandalan pasokan listrik dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat. (sar/ali/jp).