BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan rekomendasi dengan memperdalam data dan informasi dari sejumlah instansi terkait.
Pendalaman dilakukan melalui rapat yang dipimpin Ketua Pansus, HM. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, M.M., Selasa (11/8/2026). Rapat tersebut menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, serta BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Dalam rapat, Pansus menggali data dan informasi mengenai distribusi BBM bersubsidi, termasuk berbagai data pendukung yang diperlukan untuk memperkuat kajian sebelum rekomendasi ditetapkan.
HM. Syaripuddin menegaskan, Pansus mengedepankan data dan fakta dalam proses pembahasan. Karena itu, keterangan dari berbagai instansi terus dihimpun dan diverifikasi untuk memastikan rekomendasi yang disusun memiliki dasar yang kuat.
"Pansus bekerja untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM. Semua informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi,” ujarnya.
Menurut HM. Syaripuddin, rekomendasi Pansus nantinya tidak hanya diarahkan pada pembenahan distribusi BBM bersubsidi, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi daerah.
Saat ini, Pansus masih melakukan pendalaman serta pencocokan data dari berbagai sumber. Langkah tersebut dinilai penting agar rekomendasi yang dihasilkan objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pansus juga akan melanjutkan koordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat untuk memperoleh informasi tambahan. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkaya bahan kajian sebelum Pansus merumuskan rekomendasi akhir. (sar/ali/jp).
