PALANGKA RAYA- Universitas Palangka Raya (UPR) memperkuat kolaborasi dengan Polri melalui pengembangan Pusat Studi Kepolisian sebagai wadah riset, inovasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah untuk mendukung transformasi kepolisian. Setelah dibentuk pada 10 Maret 2026, pusat studi tersebut kini memasuki tahap operasional dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri yang adaptif terhadap tantangan keamanan modern.
Penguatan peran Pusat Studi Kepolisian dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., di Universitas Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Tim asistensi terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si. Pertemuan juga dihadiri Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha serta jajaran Universitas Palangka Raya, di antaranya Dekan FISIP Prof. Bayu Rama, Kepala LPPM Dr. Ir. Herry, M.P., Ketua Pusat Studi Kepolisian UPR Dr. Fransisco, S.H., LL.M., dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Andika Wijaya, S.H., M.H.
Forum tersebut menandai dimulainya tahap implementasi Pusat Studi Kepolisian. Fokus pengembangannya diarahkan pada penyusunan roadmap riset, penguatan Police Science, pengembangan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing.
Sejumlah isu strategis menjadi prioritas penelitian, meliputi transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen kebencanaan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan bagian dari strategi Polri membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.
"Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki personel yang tidak hanya profesional di lapangan, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis persoalan, dan menghasilkan inovasi.
"Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan," tegasnya.
Hingga Agustus 2026, Polri telah membangun jejaring akademik melalui 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 kerja sama telah ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melahirkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk di Universitas Palangka Raya.
Jejaring tersebut dikembangkan sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap pusat studi didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah serta saling berbagi hasil riset dan praktik terbaik untuk mendukung peningkatan kualitas tugas kepolisian.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Polri menegaskan komitmennya membangun reformasi kelembagaan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan personel Polri yang profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih efektif, presisi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (zi/jp).
