BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna untuk membahas tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi Wakil Ketua H Kartoyo, HM. Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian.
Dalam rapat tersebut, DPRD mendengarkan tanggapan dan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027. Jawaban eksekutif disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dr. Ir. Ariyadi Noor.
Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRD Kalsel menyampaikan pandangan, masukan, dan catatan terkait arah kebijakan anggaran daerah. Masukan tersebut menjadi bagian dari fungsi penganggaran DPRD dalam pembahasan RAPBD 2027.
Fraksi Partai Golkar, salah satunya, menilai proses penyusunan RAPBD 2027 telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dalam pandangan fraksi, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah agar anggaran dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan berjalan lancar melalui koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, proses pembahasan perlu diarahkan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya akan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan sesuai mekanisme pembahasan APBD. (sar/ali/jp).
