Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, para kepala SMKN BLUD se-Kalsel, serta Plt. Kepala SMAN 1 Aluh-Aluh di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (23/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi. Pembahasan difokuskan pada pola tata kelola BLUD SMKN, pengembangan unit usaha, administrasi dan pelaporan keuangan, hingga kebutuhan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pengelola.

Yani Helmi menegaskan, penerapan BLUD di SMK diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi melalui pembelajaran berbasis praktik dan kewirausahaan. Unit usaha sekolah, seperti perhotelan, manufaktur, industri kreatif, serta usaha makanan dan minuman, diharapkan menjadi sarana bagi siswa untuk mengasah keterampilan sekaligus mengenal dunia usaha.

Namun, ia mengingatkan agar orientasi pengembangan usaha tidak membuat sekolah kehilangan fokus terhadap fungsi pendidikan.

"BLUD diupayakan untuk mendorong dunia pendidikan kita agar para lulusan memiliki keahlian nyata. Namun, fondasi utamanya tetaplah pendidikan. Jangan sampai pihak sekolah justru terbebani urusan bisnis sehingga esensi belajarnya terganggu,” tegas Yani.

Menurutnya, pembahasan tata kelola BLUD SMK masih berada pada tahap awal sehingga sejumlah data administratif dari satuan pendidikan perlu dilengkapi dan disempurnakan. Komisi II pun menjadwalkan rapat lanjutan pada Oktober 2026 untuk membahas target pendapatan yang realistis sesuai kapasitas masing-masing sekolah.

Sementara untuk pembenahan sarana dan prasarana SMK, pembahasannya akan dikoordinasikan bersama Komisi IV. Adapun aspek tata kelola dan pelaporan keuangan akan diselaraskan dengan BPKAD serta Biro Perekonomian Setda Kalsel.

DPRD Kalsel juga berencana memperluas sinergi dengan sejumlah dinas teknis, di antaranya Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pemasaran dan pengembangan unit usaha yang dikelola SMK BLUD.

"Kami ingin menyiapkan payung hukum yang jelas agar kawan-kawan pengelola BLUD di sekolah memiliki perlindungan hukum dalam bekerja. Kami juga berencana menginisiasi pameran atau expo khusus produk karya SMK BLUD bersama dinas terkait agar produk anak-anak sekolah lebih dikenal masyarakat, memacu semangat inovasi, dan mampu menembus pasar internasional,” ujar Yani.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajeri menyatakan dukungannya terhadap penguatan unit usaha pendidikan vokasi, sepanjang pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

"SMK memiliki potensi luar biasa dalam memadukan keterampilan siswa dengan karya nyata yang bernilai ekonomis. Kami terus mendorong pembahasan ini, dengan target pada 2027 mendatang dapat terbit produk hukum daerah yang memayungi dan melindungi operasional BLUD di Kalsel,” kata Nor Fajeri.

Ia berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemandirian BLUD SMK, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi APBD. Dalam jangka panjang, unit usaha sekolah diharapkan mampu menopang sebagian kebutuhan operasional secara mandiri dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai ketentuan yang berlaku.

Jepala SMKN 2 Banjarmasin, Novie Bambang R., mengapresiasi supervisi dan pendampingan yang dilakukan DPRD Kalsel terhadap pengelolaan BLUD sekolah.

"Kami sangat bersyukur atas dukungan Komisi II dan Komisi IV. Bimbingan, arahan, dan pengawasan dari legislatif sangat kami butuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam tata kelola maupun pemanfaatan anggaran,” ujarnya.

Novie berharap penguatan tata kelola BLUD dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi sehingga SMK di Kalsel mampu melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, memiliki daya saing kewirausahaan, dan mampu membuka lapangan kerja baru. (sar/ali/jp).