BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan perlindungan terhadap peternak unggas lokal di tengah fluktuasi harga dan tingginya biaya produksi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kalsel bersama Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalsel di Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel itu dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian. Hadir pula perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Balai Karantina Hewan, serta pemangku kepentingan sektor perunggasan lainnya.
Dalam pembahasan, DPRD dan PINSAR menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi keberlangsungan usaha peternak, antara lain fluktuasi harga, tingginya biaya produksi, serta persaingan dengan produk peternakan dari luar daerah.
Komisi II menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara terpadu karena sektor perunggasan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha peternak, tetapi juga berperan dalam menjaga ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H Jahrian, mengatakan DPRD membuka ruang dialog dengan pelaku usaha dan organisasi yang bergerak di sektor perunggasan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.
Menurutnya, masukan dari peternak dan pelaku usaha menjadi bahan penting bagi DPRD dalam mendorong kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan sektor perunggasan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, mengusulkan sejumlah langkah untuk menekan biaya produksi sekaligus memperkuat daya saing peternak lokal.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengendalian harga pokok produksi (HPP) melalui peningkatan efisiensi pakan, logistik, dan manajemen usaha. Menurut Firman, biaya produksi yang lebih efisien akan memberikan ruang bagi peternak untuk mempertahankan harga jual tanpa mengorbankan margin usaha.
"Dengan biaya produksi yang lebih terkendali, harga jual dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sementara peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.
Firman juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap produk unggas lokal. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas pasar sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk peternak Kalsel.
Selain insentif, ia mengusulkan penerapan sistem resi gudang untuk komoditas perunggasan, terutama daging dan telur ayam broiler. Menurutnya, pengelolaan stok yang lebih baik dapat membantu menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar sehingga gejolak harga dapat ditekan.
"Ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan memberikan kepastian bagi peternak maupun konsumen. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar,” katanya.
Firman juga meminta program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting dapat mengutamakan produk peternakan lokal sepanjang memenuhi standar kebutuhan program.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak ganda, yakni mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat sekaligus menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak daerah.
"Ketika produk lokal menjadi pilihan utama dalam berbagai program pemerintah, maka peternak kita akan semakin kuat dan sektor pangan daerah menjadi lebih mandiri,” tambahnya.
Komisi II DPRD Kalsel selanjutnya mendorong agar berbagai masukan dalam RDP tersebut ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait. Langkah itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas harga dan pasokan, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi peternak unggas lokal. (sar/ali/jp).
