BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat finalisasi pembahasan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Rabu (9/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Dirham Zain, dan dihadiri perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Kasubbid Firmansyah.
Finalisasi dilakukan untuk memastikan seluruh materi pengelolaan BMD telah dibahas secara menyeluruh. Pansus mencermati sejumlah poin, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola aset milik pemerintah daerah.
Dirham Zain menegaskan, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, BMD memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pembangunan daerah.
"Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan aset daerah ini dapat dilakukan dengan baik, tertib administrasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah,” ujar Dirham.
Dalam rapat tersebut, Pansus I bersama BPKAD turut membahas sejumlah aspek pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penatausahaan BMD.
Pansus berharap hasil finalisasi dapat memperkuat tata kelola aset Pemerintah Provinsi Kalsel sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaannya.
Dirham menambahkan, aset daerah semestinya tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Dengan pengelolaan yang baik, aset daerah bukan hanya tercatat sebagai barang milik pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya. (sar/ali/jp).
