KUALA PEMBUANG- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merembet hingga merusak gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi peringatan serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD Seruyan meminta setiap instansi segera membersihkan lingkungan kantor, meningkatkan kewaspadaan, dan menyiapkan peralatan pemadam kebakaran untuk mencegah kejadian serupa.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan, Harsandi, menegaskan bahwa kondisi lingkungan perkantoran yang dipenuhi semak belukar dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama saat musim kering. Karena itu, langkah pencegahan harus segera dilakukan tanpa menunggu terjadinya kebakaran berikutnya.
Kebakaran terjadi pada Minggu sore (18/10/2026). Api dilaporkan meluas hingga ke bagian belakang kompleks perkantoran Pemkab Seruyan dan menjangkau gedung Disnaker, mengakibatkan kerusakan pada sebagian dinding dan plafon bangunan.
"Itu menjadi warning bagi kita semua. Wilayah perkantoran kita berada di area yang cukup rimbun dan gampang terbakar, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran yang sangat tidak kita inginkan,” ujar Harsandi kepada awak media seusai Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kuala Pembuang, Senin (19/10/2026).
Harsandi mengatakan, DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepala daerah sejak Minggu malam untuk membahas penanganan serta langkah pencegahan pascakebakaran.
Ia meminta seluruh kepala OPD lebih memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar gedung perkantoran, terutama area yang ditumbuhi semak belukar dan vegetasi kering yang berpotensi mempercepat penjalaran api.
"Kami mencermati ada beberapa kantor dinas yang lingkungan sekitarnya terlalu rimbun. Ke depan, kami minta masing-masing dinas lebih perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya,” tegasnya.
Selain pembersihan lingkungan, DPRD Seruyan menyoroti keterbatasan pasokan dan akses air yang dapat menghambat proses pemadaman. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, DPRD mendorong setiap dinas menyediakan mesin pompa air sebagai sarana penanganan awal apabila terjadi kebakaran di sekitar kantor.
"Mulai tadi malam sudah kita bahas dalam rapat, termasuk pembahasan APBD dan rapat penanganan insiden ini. Kita upayakan agar setiap dinas memiliki mesin pompa air sendiri untuk mengantisipasi potensi kebakaran di lingkungan mereka,” kata Harsandi.
Menurutnya, ketersediaan peralatan pemadam perlu diimbangi dengan kesiapan sumber air, personel, serta koordinasi yang cepat dengan petugas pemadam kebakaran. Dengan demikian, penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum api meluas dan mengancam bangunan lain.
Kebakaran tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena lokasi kejadian berdekatan dengan sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik. Di kawasan kompleks perkantoran itu terdapat sejumlah instansi, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Disnaker, Dinas Perikanan, Bapperida, Inspektorat, DKPP, serta kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seruyan.
Kerusakan gedung Disnaker menjadi pengingat bahwa karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga berpotensi menjalar ke pusat pemerintahan serta mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.
DPRD Seruyan berharap pemerintah daerah dan seluruh OPD segera menindaklanjuti langkah pencegahan melalui pembersihan lingkungan, penyediaan peralatan pemadam, dan pemastian ketersediaan sumber air.
Harsandi menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan sejak dini agar risiko kebakaran dapat ditekan dan aset pemerintah daerah serta fasilitas pelayanan masyarakat terlindungi. (gan/jp).
