BANJARMASIN- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, menerima aspirasi mahasiswa, aktivis, dan elemen masyarakat yang menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). DPRD Kalsel menyatakan akan mengawal tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi untuk memastikan persoalan tersebut dievaluasi oleh pihak terkait.
H Supian HK bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel menemui massa aksi di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2026). Selain persoalan BBM, massa juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, H Supian HK mengajak seluruh pihak untuk menyikapi persoalan masyarakat melalui dialog dan penyampaian aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menilai partisipasi mahasiswa penting dalam menyuarakan kepentingan publik dan mendorong perbaikan kebijakan daerah.
Terkait distribusi BBM bersubsidi, H Supian HK, menjelaskan bahwa Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada satuan tugas (Satgas) terkait. Rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana upaya penanganan berjalan di lapangan.
"Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
H Supian HK juga menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Pal 5. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pengguna BBM lainnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membenahi tata kelola distribusi BBM. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean serta memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukannya.
DPRD Kalsel melalui pansus terkait akan terus mencermati pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mendorong langkah perbaikan yang terukur dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Selain persoalan distribusi BBM, DPRD Kalsel menerima aspirasi massa mengenai penanganan karhutla. Aspirasi tersebut menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sesuai kewenangannya.
Penyampaian aspirasi berlangsung di tengah dinamika aksi yang sempat diwarnai ketegangan. Dialog antara perwakilan massa dan DPRD diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan tuntutan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang berlaku.
DPRD Kalsel menegaskan akan mengawal tindak lanjut persoalan yang disampaikan masyarakat, terutama evaluasi distribusi BBM bersubsidi. Langkah konkret dari instansi terkait menjadi hal penting agar pembenahan distribusi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
