JAKARTA- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk mengantisipasi potensi dampak wacana pengalihan pembiayaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap likuiditas dan bisnis Bank Kalsel.
Koordinasi yang berlangsung di Jakarta, Selasa (20/10/2026), dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan implikasi perubahan kebijakan penggajian ASN terhadap peran bank pembangunan daerah (BPD), khususnya dalam pengelolaan dana dan layanan perbankan bagi ASN.
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel diterima Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto. Pertemuan itu turut dihadiri jajaran manajemen Bank Kalsel dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan.
Adrizal menegaskan, setiap perubahan kebijakan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha perbankan daerah. Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan nasional harus berjalan seiring dengan upaya menjaga peran Bank Kalsel sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.
"Kita ingin tetap sinkron dengan pemerintah pusat. Kalau kebijakan itu nantinya benar-benar diterapkan, tentu kita mendukung kebijakan pemerintah pusat, tetapi tetap harus ada perhatian terhadap keberlangsungan BPD Kalsel. Kita ingin Bank Kalsel tetap kuat menjadi bank kebanggaan daerah,” ujar Adrizal.
Ia menjelaskan, perubahan mekanisme pembiayaan maupun penyaluran gaji ASN berpotensi memengaruhi aliran dana pemerintah dan aktivitas transaksi perbankan daerah. Karena itu, dampaknya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, likuiditas, ketersediaan dana murah, serta penyaluran kredit perlu dicermati secara menyeluruh.
Komisi II DPRD Kalsel juga menilai perlu adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan apabila wacana tersebut direalisasikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah keberlanjutan keterlibatan BPD dalam penyaluran gaji ASN agar perubahan skema penganggaran tidak serta-merta mengurangi peran bank daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional Asbanda, Subekti Heriyanto, menyampaikan bahwa BPD tetap dipandang sebagai mitra strategis dalam pelayanan perbankan di daerah, termasuk dalam penyaluran dan pengelolaan dana penggajian ASN.
"Pihak Asbanda tetap menempatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra penyalur utama di setiap wilayah dalam hal pencairan dan pengelolaan dana penggajian ASN. Jika pendanaan atau keputusan alokasi gaji ditangani oleh pemerintah pusat, eksekusi transfer pembayaran gaji pegawai daerah tetap diteruskan (channeling) melalui rekening BPD masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkap Subekti.
Menurutnya, keberlanjutan peran BPD dalam pengelolaan penggajian ASN penting bagi stabilitas likuiditas bank daerah. Pengelolaan dana tersebut juga berpotensi mendukung fungsi intermediasi perbankan, termasuk penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pembiayaan kegiatan ekonomi lokal.
"Mempertahankan pengelolaan gaji di BPD sangat vital untuk menjaga likuiditas bank daerah agar tetap dapat menyalurkan kredit sektor UMKM dan pembangunan ekonomi lokal,” tegasnya.
Hasil koordinasi tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Komisi II DPRD Kalsel dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang berpotensi memengaruhi pengelolaan keuangan daerah dan kinerja badan usaha milik daerah di sektor perbankan.
Komisi II juga mendorong penguatan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan perbankan agar setiap perubahan kebijakan dapat diantisipasi secara terukur, dengan tetap memperhatikan stabilitas perbankan daerah.
Di sisi lain, Bank Kalsel perlu terus memperkuat strategi bisnis, mendiversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas pembiayaan ke sektor produktif. Upaya tersebut penting untuk menjaga daya saing dan kesehatan usaha sekaligus mempertahankan kontribusi Bank Kalsel terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
