BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti tajam pemangkasan anggaran sejumlah mitra kerjanya dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan terutama diarahkan terhadap alokasi anggaran Dinas Perindustrian Kalsel, termasuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam yang berada di bawah naungan dinas tersebut.
Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan rancangan APBD 2027 yang digelar di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10/2026) siang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dan dihadiri sejumlah mitra kerja, antara lain Dinas Perindustrian beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel.
Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani mengaku prihatin terhadap penurunan anggaran yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program.
"Saya cukup miris melihat dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya ‘terjun bebas’, bahasa kawan-kawan itu. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” ujarnya.
Meski mengapresiasi komitmen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja untuk tetap menjalankan program sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Paman Yani meminta agar alokasi anggaran tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia juga menyatakan belum dapat memastikan pengesahan anggaran apabila alokasi yang tersedia belum mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat.
"Kita juga minta bahwa, misalnya ada transfer tambahan dari pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” katanya.
Paman Yani mendesak Bappeda dan BPKAD lebih cermat dalam menyusun dan mengkaji alokasi anggaran. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak semestinya mengurangi program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia menilai sejumlah program dengan kebutuhan anggaran relatif kecil justru dapat memberikan dampak terhadap hilirisasi produk industri dan penyerapan tenaga kerja.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, turut menyoroti ketidaksesuaian antara target kinerja yang dibebankan kepada mitra kerja dengan dukungan anggaran yang tersedia.
Ia mencontohkan DPMPTSP yang ditargetkan merealisasikan investasi senilai Rp37 triliun pada 2027. Menurut Firman, target tersebut perlu dikaji kembali jika tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai.
"Bagaimana mungkin DPMPTSP ditargetkan untuk mendapatkan investasi senilai Rp37 triliun di 2027, tapi anggaran yang tersedia sangat minim? Jadi bagaimana mungkin itu bisa dicapai? Oleh karena itu barangkali target-target ini juga perlu dievaluasi,” ujar Firman.
Selain persoalan target investasi, Firman mengatakan Komisi II juga menaruh perhatian terhadap pemenuhan mandatory spending sektor pendidikan, khususnya alokasi anggaran untuk UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan APBD 2027 agar program pendidikan dan pelatihan industri tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Pembahasan anggaran tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi Komisi II bersama mitra kerja sebelum rancangan APBD 2027 ditetapkan. (sar/ali/jp).
