JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 melalui konsultasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11/2026), di Jakarta.
Kegiatan yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK, serta melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan.
FGD ini bertujuan memperoleh masukan dan pendalaman terkait kebijakan perencanaan serta penganggaran daerah agar penyusunan APBD 2027 selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan bahwa pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memiliki manfaat nyata serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
"Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Shalia Allamah Jioya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda sekaligus Subkoordinator pada Seksi Wilayah IA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sebagai narasumber.
Shalia memaparkan sejumlah aspek terkait perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bahan pendalaman bagi Banggar DPRD bersama TAPD dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, setiap tahapan penganggaran harus mengacu pada regulasi agar alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara efektif.
"Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan," jelasnya.
Melalui FGD tersebut, Banggar DPRD Kalsel berharap memperoleh landasan dan masukan yang komprehensif untuk mempertajam pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama pemerintah daerah.
Sinergi antara DPRD, TAPD, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara terencana, transparan, dan akuntabel, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).















