BREAKING NEWS

Kamis, 19 November 2026

Gaji PNS Dinkes Seruyan Terlambat Dibayar, Kadinkes Akui Perhitungan Anggaran Kurang Cermat

KUALA PEMBUANG- Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dan sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) disebabkan salah satunya oleh kurang cermatnya perhitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai. 

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Seruyan, dr. Riza Syahputra, saat memberikan penjelasan kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Riza menjelaskan, kekeliruan dalam perencanaan anggaran tersebut berkaitan dengan tidak maksimalnya penghitungan sejumlah komponen yang memengaruhi besaran belanja gaji pegawai. Akibatnya, ketersediaan anggaran yang disiapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembayaran.

Ia sekaligus mengklarifikasi informasi mengenai keterlambatan pembayaran gaji pegawai untuk November 2026. Menurutnya, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah direalisasikan pada 11 November 2026. Sementara pembayaran gaji PNS masih dalam proses penyelesaian.

"Untuk gaji PPPK sudah dibayarkan tanggal 11 November kemarin. Sedangkan gaji PNS akan dibayarkan, insyaallah minggu keempat bulan ini. Paling lambat awal bulan sudah kami selesaikan dan kami rapel," ujar Riza.

Di tengah belum terealisasinya pembayaran gaji PNS tersebut, Riza menyebut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dilakukan pada 18 November 2026.

Meski demikian, ia menegaskan pembayaran TPP tidak mengubah kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi pembayaran gaji pokok pegawai yang masih tertunda.

Riza mengakui, persoalan tersebut tidak terlepas dari kelemahan tim perencanaan dalam memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja pegawai. Setidaknya terdapat tiga komponen penting yang seharusnya menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

Pertama, kenaikan pangkat PNS yang berdampak pada perubahan besaran gaji. Kedua, kenaikan gaji berkala yang umumnya berlangsung setiap dua tahun. Ketiga, perubahan komponen gaji yang berkaitan dengan kondisi keluarga pegawai.

Menurutnya, ketiga komponen tersebut belum diperhitungkan secara cermat sehingga memengaruhi ketepatan proyeksi kebutuhan anggaran.

Riza mengaku telah memberikan teguran kepada tim perencanaan setelah mengetahui adanya kekeliruan tersebut. Tim terkait juga disebut telah mengakui kurang cermat dalam melakukan penghitungan.

"Intinya, saya selaku kepala dinas melihat persoalan ini disebabkan kurang cermatnya penghitungan dari tim perencanaan dalam memprediksi tiga komponen tadi. Mereka sudah saya tegur dan mengakui keteledorannya. Insyaallah ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan tidak terjadi lagi," tegasnya.

Lebih lanjut, Riza menyebut persoalan keterlambatan pembayaran gaji tidak hanya terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Seruyan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah perangkat daerah lain yang juga mengalami kendala serupa.

"Untuk keterlambatan pembayaran gaji ini sebenarnya tidak hanya terjadi di dinas kami saja, tetapi ada beberapa dinas lain juga," ungkapnya.

Meski demikian, keterlambatan di sejumlah perangkat daerah tidak menghilangkan kewajiban masing-masing instansi untuk memastikan hak pegawai dipenuhi sesuai ketentuan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena pembayaran gaji merupakan hak pegawai yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kepastian waktu pembayaran pun menjadi hal penting agar pegawai tidak terus dibebani ketidakpastian penghasilan.

Riza berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi internal, terutama dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, ketelitian penghitungan, serta pengawasan terhadap kebutuhan anggaran belanja pegawai.

Kini, realisasi pembayaran gaji PNS menjadi hal yang dinantikan para pegawai. Sesuai pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Seruyan, pembayaran ditargetkan rampung pada pekan keempat November 2026 atau paling lambat awal Desember 2026.

Pemerintah daerah dan jajaran terkait diharapkan memastikan penyelesaian pembayaran tersebut sesuai tenggat yang telah disampaikan, sekaligus membenahi sistem perencanaan anggaran agar keterlambatan serupa tidak kembali terulang. (gan/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes