TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti bantuan Presiden senilai kurang lebih Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantuan tersebut diharapkan segera direalisasikan agar dapat memperkuat upaya penanggulangan karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Nursulistio menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, bantuan ini menjadi tambahan dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi bencana karhutla, mulai dari penanganan saat kejadian hingga pemulihan pascabencana.
"Kami tentu sangat bersyukur dan menyambut baik bantuan dari Presiden ini. Kami berharap segera ditindaklanjuti oleh eksekutif, mulai dari pengajuan hingga realisasinya untuk penanganan karhutla,” ujar Nursulistio kepada wartawan ini, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu bergerak cepat dalam menindaklanjuti bantuan tersebut. Namun, percepatan realisasi harus tetap mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, juknis tersebut menjadi pedoman dalam proses pengajuan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai peruntukannya.
Nursulistio juga mengingatkan agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan. Pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Ia menilai perhatian pemerintah pusat ini sangat penting mengingat dampak karhutla yang sebelumnya terjadi di Barito Timur cukup luas. Kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut asap tebal telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga kegiatan perekonomian.
"Dampaknya luar biasa. Asap yang sangat tebal mengganggu seluruh aktivitas masyarakat. Ada yang mengalami gangguan kesehatan, kegiatan perekonomian terganggu, termasuk aktivitas anak-anak sekolah,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Nursulistio berharap bantuan senilai kurang lebih Rp10 miliar itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat kesiapsiagaan, penanganan saat terjadi karhutla, serta penanganan dampak setelah bencana.
Ia kembali menekankan bahwa kecepatan penyaluran dan penggunaan bantuan harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, anggaran yang diberikan pemerintah pusat tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata sesuai tujuan penanganan karhutla.
"Kami berharap bantuan ini dikelola dengan penuh tanggung jawab, digunakan secara benar dan cepat, serta berpedoman pada juknis yang sudah ditetapkan. Jangan sampai disalahgunakan. Yang terpenting, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sesuai peruntukannya untuk penanganan karhutla,” tegasnya. (zi/jp).










