TAMIANG LAYANG- Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Ampah Kota dan beberapa wilayah lain di Kabupaten Barito Timur mengeluhkan keterlambatan pembayaran insentif yang belum diterima sejak April atau Mei 2026. Hingga November 2026, pembayaran tersebut dilaporkan belum terealisasi selama delapan hingga sembilan bulan.
Keterlambatan pembayaran insentif itu menjadi beban bagi para Ketua RT. Pasalnya, insentif tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan yang turut menopang kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulistio, menyatakan pihaknya akan menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah daerah agar segera mendapat penjelasan dan tindak lanjut.
Nursulistio mengatakan, DPRD pada prinsipnya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi secara tertulis dan terperinci terkait keterlambatan pembayaran insentif para Ketua RT tersebut.
"Meskipun saat rapat kerja kami belum menerima dokumen atau laporan resmi secara tertulis dan detail, hal ini sudah sampai ke telinga kami,” ujar Nursulistio kepada wartawan, Jum'at (13/11/2026).
Ia menegaskan, DPRD akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan pihak eksekutif melalui Asisten Sekretariat Daerah maupun Bagian Pemerintahan dan instansi terkait.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab tertundanya pembayaran sekaligus memastikan langkah penyelesaian yang akan dilakukan pemerintah daerah.
"Kami akan sampaikan ke eksekutif, melalui asisten atau bagian pemerintahan, untuk memberikan tanggapan maupun menindaklanjuti pertanyaan dan respons dari masyarakat ini, khususnya yang berkaitan dengan gaji RT,” tambahnya.
Sementara itu, para Ketua RT berharap Pemerintah Kabupaten Barito Timur segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab keterlambatan pembayaran insentif tersebut, termasuk kepastian jadwal pencairannya.
Mereka berharap hak yang selama berbulan-bulan belum diterima itu segera direalisasikan, sehingga tidak terus membebani kebutuhan ekonomi keluarga para Ketua RT. (zi/jp).










