TAMIANG LAYANG- Sengketa lahan antara Imey K dan PT Indopenta Sejahtera Abadi (PT ISA) di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, belum menemukan titik penyelesaian. Mediasi kedua yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Senin (9/11/2026) mengungkap adanya tumpang tindih kepemilikan pada objek tanah yang disengketakan.
Mediasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur itu dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, dan dihadiri sejumlah pihak terkait.
Ari mengatakan, indikasi tumpang tindih kepemilikan tersebut diketahui berdasarkan peta hasil pengukuran lapangan tertanggal 21 September 2026. Temuan itu membuat kepastian mengenai pihak yang berhak atas lahan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
"Fakta tersebut terungkap berdasarkan peta hasil pengukuran lapangan tertanggal 21 September 2026. Kondisi ini membuat penentuan pihak yang berhak atas tanah tersebut masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut," ujar Ari.
Berdasarkan Berita Acara Nomor 200.1.3.4/472/KESBANGPOL/XI/2026, mediasi kedua tetap dilaksanakan meskipun pihak III, Tioson D Palis, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Belum adanya kepastian mengenai kepemilikan objek sengketa menjadi alasan Pemkab Barito Timur melanjutkan proses penyelesaian melalui mediasi ketiga.
Ari menyampaikan, pertemuan lanjutan dijadwalkan pada Kamis, 19 November 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Barito Timur.
Dalam mediasi mendatang, pemerintah daerah berencana menghadirkan sejumlah pihak untuk memberikan keterangan tambahan, yakni Tim Ukur Desa Telang Tahun 2013, Tioson D Palis, Rodjison D Palis, dan Patmo.
Menurut Ari, keterangan Tim Ukur Desa Telang Tahun 2013 diperlukan untuk menelusuri riwayat pengukuran serta penetapan batas lahan yang menjadi objek sengketa. Hal ini dinilai penting untuk mengklarifikasi penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan.
Selain itu, keterangan Tioson D Palis, Rodjison D Palis, dan Patmo diharapkan dapat memperjelas riwayat penguasaan maupun kepemilikan tanah yang diperselisihkan.
"Persoalan ini membutuhkan penanganan secara cermat dan objektif. Seluruh dokumen kepemilikan, data pengukuran, serta keterangan para pihak perlu dicocokkan agar penyelesaian tidak hanya berdasarkan klaim sepihak," tegas Ari.
Ia berharap mediasi ketiga pada 19 November 2026 dapat mengurai persoalan tumpang tindih kepemilikan dan membuka jalan bagi penyelesaian sengketa secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (zi/jp).
