HULU SUNGAI UTARA- Persoalan pendangkalan sungai, terganggunya transportasi air, hingga ancaman banjir menjadi aspirasi utama masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK.
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat H Supian HK mengunjungi Desa Sungai Luang Hulu, Desa Sungai Dalam, Pandamaan, dan Danau Panggang pada 7–8 November 2026.
Kunjungan ini merupakan lanjutan dari rangkaian reses sebelumnya di Kecamatan Paminggir. Jika di Paminggir masyarakat lebih banyak mengusulkan peningkatan konektivitas jalan darat, kali ini warga di wilayah Babirik dan Danau Panggang menyoroti persoalan infrastruktur perairan yang dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, normalisasi sungai menjadi salah satu usulan yang paling mengemuka. Sejumlah alur sungai dilaporkan mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi sehingga menghambat lalu lintas transportasi air.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat distribusi hasil perikanan dan pertanian. Selain itu, pendangkalan sungai dikhawatirkan memperbesar risiko banjir, terutama saat musim hujan.
Selain normalisasi sungai, masyarakat juga meminta pemerintah mengoptimalkan kembali fungsi Polder Alabio. Infrastruktur peninggalan Belanda tersebut memiliki peran strategis sebagai sistem pengendalian banjir sekaligus pengelolaan air untuk mendukung kawasan pertanian dan perikanan di HSU.
Warga menilai, apabila fungsi polder tidak ditangani secara optimal, ancaman genangan dan banjir berpotensi semakin berdampak terhadap permukiman maupun lahan produktif masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H Supian HK, menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur darat dan perairan harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan mobilitas serta kesejahteraan masyarakat.
"Di Paminggir warga minta jalan darat tersambung. Di sini warga minta sungai dinormalisasi. Semuanya sama, tujuannya agar mobilitas dan ekonomi warga lancar. Kalau sungainya dangkal, perahu tidak bisa lewat. Kalau Polder Alabio tidak berfungsi, sawah dan rumah warga kebanjiran. Termasuk Alur Baruh Bitin ini, kalau tidak dinormalisasi, warga akan kesulitan,” tegas H Supian HK.
Ia menyatakan akan membawa seluruh aspirasi masyarakat dari wilayah Sungai Luang Hulu, Sungai Luang Hilir, Babirik, hingga Danau Panggang ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya diperjuangkan bersama pemerintah daerah sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan.
"Ulun catat semua aspirasi ini. Insya Allah akan ulun perjuangkan. Kita ingin pembangunan di HSU berjalan merata, dari jalan darat di Paminggir, normalisasi sungai, Polder Alabio, hingga Alur Baruh Bitin di Babirik dan Danau Panggang,” jelasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Supian HK berharap berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat HSU dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, pengendalian banjir, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. (sar/ali/jp).
