TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mulai mempercepat penerapan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Implementasi SP2D Online yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bartim bekerja sama dengan PT Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, Rabu (11/11/2026), di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.
Kegiatan dibuka Asisten III Setda Bartim, Edius Uhing, mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin. Sosialisasi diikuti para bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh perangkat daerah.
Penerapan sistem tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/6292/GAH.00/10-16/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 mengenai percepatan penyelesaian implementasi SP2D Online Tahun 2026.
Dalam sambutan Bupati M. Yamin yang dibacakan Edius Uhing, ditegaskan bahwa implementasi SP2D Online menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Digitalisasi proses pencairan dana ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan KPK sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan.
Dalam sosialisasi tersebut, Bank Kalteng memaparkan mekanisme kerja SP2D Online yang mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dengan sistem perbankan Bank Kalteng.
Melalui sistem terintegrasi ini, SP2D yang telah disetujui melalui SIPD RI akan terkirim secara otomatis ke Cash Management System (CMS) Bank Kalteng untuk diverifikasi dan diproses sesuai kewenangan sebelum diteruskan ke sistem perbankan.
Integrasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses administrasi, mempercepat pencairan dan pembayaran dana, serta memudahkan perangkat daerah memantau status transaksi secara digital.
Pengguna CMS juga dapat memeriksa rincian transaksi sekaligus memberikan otorisasi sebelum pembayaran diproses. Sistem ini turut mendukung persetujuan sejumlah transaksi secara bersamaan sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.
Dalam penerapannya, terdapat perbedaan mekanisme berdasarkan jenis transaksi dan rekening tujuan. Transaksi GU, TU, UP, serta LS barang dan jasa ke rekening Bank Kalteng tidak lagi memerlukan pengiriman dokumen fisik ke pihak bank.
Sementara itu, transaksi LS gaji/TPP dan LS barang dan jasa yang ditujukan ke rekening bank lain masih memerlukan dokumen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan kesiapan penerapan sistem, Pemkab Bartim harus menuntaskan sejumlah tahapan, mulai dari perjanjian kerja sama dengan Bank Kalteng, registrasi CMS, pemetaan rekening, hingga penyesuaian nomor rekening menjadi format 13 digit.
Selanjutnya, uji operasional dijadwalkan pada 20 November 2026 dengan melibatkan Pusdatin Kemendagri, Bank Kalteng, BPKAD, serta SKPD teknis. Pengujian dilakukan melalui transaksi percontohan dari beberapa jenis SP2D.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Barito Timur mendorong seluruh perangkat daerah dan kecamatan segera melengkapi persyaratan administrasi serta menyesuaikan rekening tujuan agar implementasi tidak mengalami kendala.
Koordinasi dan kesiapan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam menyukseskan penerapan SP2D Online. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tertib, transparan, dan akuntabel. (zi/jp).
