TANAH BUMBU- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Alpiya Rakhman, mengajak masyarakat menjadikan keluarga sebagai titik awal pengamalan nilai-nilai Pancasila dan penguatan semangat persatuan. Menurutnya, keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Alpiya saat menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Wawasan Kebangsaan di Kantor Desa Rantau Panjang Hilir, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Jum'at (30/10/2026).
Dalam kegiatan bertema “Pancasila dan Semangat Persatuan” tersebut, Alpiya menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Salah satunya melalui lingkungan keluarga dengan membangun sikap saling menghargai, menjaga komunikasi, mengedepankan musyawarah, serta menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.
"Nilai-nilai Pancasila harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Sikap saling menghargai, mengedepankan musyawarah, menjaga komunikasi yang baik, serta menyelesaikan permasalahan secara bijaksana merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, serta mendidik generasi penerus agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap sesama.
Karena itu, Alpiya mengingatkan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa ataupun dibenarkan dengan alasan apa pun.
Menurutnya, rumah tangga semestinya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak, untuk tumbuh dan berkembang. Kekerasan justru dapat merusak keharmonisan keluarga sekaligus mengancam masa depan korban.
Alpiya juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekitar. Kepedulian terhadap kondisi tetangga, keberanian melaporkan dugaan kekerasan, serta kesediaan memberikan dukungan kepada korban merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang perlu diperkuat.
Dalam upaya tersebut, ia menilai koordinasi dengan instansi terkait, termasuk unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sangat diperlukan. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan, pendampingan korban, dan mekanisme pelaporan harus terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi atau menemukan kasus kekerasan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Alpiya menekankan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan komitmen serta sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga terkait, dan masyarakat.
Ia berharap kegiatan sosialisasi kebangsaan tidak sekadar menjadi forum penyampaian materi, tetapi mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengamalkan Pancasila, menjaga persatuan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
"Persatuan yang kuat tidak akan terwujud apabila masih ada kekerasan, diskriminasi, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, mari kita bangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ajaknya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Perlindungan Perempuan P3A Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Anita Mayasari; Kabid Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Nurliana; Sekretaris Camat Kusan Hilir, Rahbiyah; Kepala Desa Rantau Panjang, Abdul Rahman; serta masyarakat setempat.
Melalui kegiatan ini, Alpiya berharap tumbuh kesadaran kolektif untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, semangat persatuan tidak hanya menjadi slogan, tetapi tercermin dalam sikap saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi martabat setiap manusia.
Pengamalan Pancasila yang dimulai dari keluarga diharapkan menjadi modal sosial dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang harmonis, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. (sar/ali/jp).















