MARABAHAN - Masyarakat Barito Kuala patut berbangga dengan perolehan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2019 ini. Karena Batola mendapat nilai B yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) melalui Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Senin (27/1).

Penyerahan SAKIP dilakukan di Nusa Dua Bali pada Senin 27 Januari, belum lama tadi dan diterima langsung oleh Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani AS. Barito Kuala mendapat peningkatan nilai yang sangat signifikan yaitu 6 poin dari tahun 2018, dengan kenaikan dari 61 poin menjadi 67 poin di 2019 ini. Barito Kuala hanya kurang 3 poin dari Kota Banjarmasin dan HSS yang mendapat nilai BB.
Barito Kuala memang terus berbenah dan terus melakukan evaluasi internal kinerja triwulan agar lebih efisien anggaran, dan penyesuaian SOTK berbasis kinerja dan sesuai dengan visi misi Barito Kuala. Sehingga diharapkan kedepannya mendapat nilai SAKIP BB tahun depan.

Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani berpesan kepada seluruh pimpinan SKPD agar berkomitmen menerapkan SAKIP secara sungguh-sungguh dan menindak lanjuti hasil evaluasi SAKIP 2019 ini, agar dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

“Pimpinan SKPD diharapkan dapat bersungguh-sungguh menerapkan SAKIP dan menerapkan hasil evaluasi SAKIP 2019,” ungkap Bupati.

Kepala Organisasi Sekretariat Daerah Barito Kuala H Ibadurrahman menambahkan bahwa untuk mencapai nilai BB di tahun 2020 Barito Kuala harus banyak berbenah mulai dari sisi perencanaan terkait sinkronisasi perencanaan dari RPJMD, RESTRA, dan RENJA program kegiatan sampai penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Kemudian dari sisi efektifitas maupun efeisiensi dari program kegiatan beserta efesiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan Visi Misi Daerah.

“Program kegiatan harus difokuskan pada kegiatan yang mendukung visi dan misi Daerah,” tegas pria yang akrab disapa H. Ibad ini. (humas-batola/jp)

Dalam rangka menghadapi Hari Jadi (Harjad) ke-60 Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang jatuh pada tanggal 4 Januari 2020, Bagian Humas dan Protokol (Humpro) menggelar Jumpa Pers dengan seluruh media cetak, elektronik, dan media online, Senin (30/12).

Jumpa Pers bertemakan “Mehas Bagawi Handeyah Biti/Kerja Keras, Kerja Sama Demi Batola Setara” kegiatan pun berlangsung di Aula Bahalap, dan langsung di hadiri Bupati Hj Noormiliyani AS, Ketua DPRD Saleh, Pj Sekda H Abdul Manaf, para anggota forkopimda tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para pimpinan SKPD.

Di hadapan para wartawan, bupati perempuan pertama di Kalsel itu membeberkan tentang Visi Misi, Program Membangun Desa Menata Kota dan Program Khusus Kutabamara yang telah berjalan, serta rencana ke depan maupun prestasi yang telah di capai selama tiga tahun berjalan pemerintahannya bersama Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Acara jumpa pers yang dipandu Pj Sekda H Abdul Manaf ini juga berisi dialog dengan para wartawan serta pemberian sumbang saran para anggota forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda. 

Terkait dengan Misi Membangun Desa, bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengatakan, berisi Program Bedah Kampung. Ia menjelaskan, sampai tahun 2018 desa tertinggal di Kabupaten Batola masih terdapat 19 desa.

Namun pada tahun 2019 telah dilaksanakannya Bedah Kampung Terintegrasi (BKT) di tiga desa yakni Banitan, Bahandang dan Sungai Telan Besar. Sedangkan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

“Untuk tahun 2020 rencananya kita akan lakukan BKT untuk enam desa yakni Tamba Jaya, Rantau Bamban, Muara Pulau, Patih Muhur Lama, Tabatan Baru, dan Balukung,” ucapnya.
Sementara itu terkait dengan program Menata Kota, menurut Noormiliyani, pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembuatan ruang terbuka hijau di Jalan AES Nasution Marabahan, Taman Raja Tumpang, revetalisasi Taman Perkotaan Marabahan, dan pembuatan Taman PKK Marabahan.
Isteri anggota DPRD Provinsi Kalsel H. Hasanuddin Murad ini mengutarakan, dalam rangka melaksanakan penataan kota telah dibuat perencanaan jangka pendek (selama tiga tahun) dan jangka panjang (hingga 20 tahun ke depan) dengan pembangunan yang dilakukan tetap mempertahankan karakteristik Marabahan/Muara Bahan sebagai daerah yang berada di pinggir sungai. 

Untuk pembangunan jangka pendek 3 tahun ke depan yang akan dilaksanakan, sebut Noormiliyani, seperti pembuatan Bundaran Rumpiang, Gerbang Selamat Datang, Jalan Koridor Rumpiang – Marabahan, Penataan Simpang 4 Kota Marabahan, serta pembuatan Area Kuliner Marabahan.
Selain itu Program Khusus Kutabamara, terang dia, sedang dibuat ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Kuripan, Tabukan, Bakumpai, dan Marabahan sepanjang 59 kilometer. 

“Berbagai rencana pembangunan jangka pendek di atas, Pemkab Batola dalam jangka pendek tiga tahun ke depan juga akan menuntaskan pembangunan Jejangkit Ecopark yang lokasinya berada di bekas Venue HPS Desa Jejangkit Muara Kecamatan Jejangkit yang lengkap dengan berbagai sarana fasilitas seperti wahana wisata air, outbond, open hall, area mini zoo, pohon harapan, play ground, kolam pemancingan, campground, area mini farm, dan labirin island. 

Jejangkit Ecopark ini rencananya sudah harus selesai dibangun pada masa jabatan Noormiliyani – Rahmadian Noor berakhir pada 2022,” Jelasnya.
 
Namun selama tiga tahun berjalan, sejumlah prestasi ditingkat nasional maupun provinsi yang telah ditorehkan pasangan Bupati Noormilyani – Wakil Bupati Rahmadian Noor. Prestasi itu di antaranya berupa penghargaan Penerapan SRG oleh Menteri Perdagangan, Penghargaan Peduli HAM oleh Menkum HAM, Penghargaan Proklim oleh Menteri LHK, Penghargaan Kepatuhan dari Ombudsman RI, Pengelolaan dan Fisik Dana Desa Terbaik 1 se-Kalsel, Penghargaan Penanggulangan Bencana, dan Penghargaan Prestasi Inovasi Desa.

Selama menjabat, Noormiliyani mampu menjadikan Kota Marabahan meraih penghargaan Adipura selama dua tahun berturut-turut, melanjutkan predikat Opini WTP dari Bupati H Hasanuddin Murad hingga sekarang, dan sejumlah prestasi lainnya, pungkasnya. 
(humpro-batola/jp).

Sebanyak tujuh dari 195 Desa di Kabupaten Barito Kuala, telah  menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III, Rabu (4/12).

Pelaksanaan pilkades mendapat pemantauan dari Asisten Bidang
Pemerintahan M Anthony dan Kadis PMPD Dahlan, jajaran Forkopimda/
mewakili, masing-masing camat beserta jajaran Forkopimcam.

“Untuk Pelaksanaan Pilkades Gelombang III, terdapat tujuh desa yang tersebar di tujuh kecamatan, antara lain Desa Antaraya Kecamatan
Marabahan, Sungai Rasau Kecamatan Cerbon, Belandean Muara Kecamatan Alalak, Jelapat Baru Kecamatan Tamban, Anjir Pasar Kota I Kecamatan Anjir Pasar, Roham Raya Kecamatan Wanaraya, dan Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit,” Ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Batola Dahlan.

Mantan Kabag Humpro Setda Batola ini, juga menjelaskan Pilkades di Desa Antar Raya Kecamatan Marabahan diikuti 4 calon kades masing-masing Akhmad Liani, Samsuriadi, Muhammad Dong, dan Mahdiani. Untuk Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon diikuti 5 calon masing-masing Anwari, Jam’ani, Syahruji, serta mulyono, dan Muhammad Kastalani.

Selanjutnya, untuk Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak diikuti 5 calon masing-masing Muhammad Faisal, Fahrul, Andrie Arsyah, Muhammad Fadillah, dan Arbain. Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban diikuti 5 calon masing-masing Drs Samitra, M Sajali, Darno, Junaidi dan Sabdi.

“ Untuk Desa Anjir Pasar Kota I Kecamatan Anjir Pasar diikuti 4 calon masing-masing Uto AS, Fauzan Ramon, Suriansyah dan Abriansyah. Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya diikuti 2 calon yaitu Hasimudin dan Khairil Januar, selain itu Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit diikuti 3 calon masing-masing Abdul Hadi, serta Masrudin, dan Supianie,”Ucapnya.

Selain itu ketua Panitia pemilihan kepala Desa Belandea Muara. Yasir ketika ditemui Jurnalis Post, mengatakan untuk jumlah calon ada 5, yaitu M. Faisal, Pahrul, Andrie, serta M. Fadilah dan Arbain, dengan jumlah pemilih 943, yang tersebar di 10 RT. dan tingkat kehadiran masyarakat untuk memilih pemimpinnya sebanyak 776.

Yasir juga menjelaskan berdasarkan rapat pleno perhitungan suara pemilihan kepala Desa Belandean
Muara Kecamatan Alalak pada hari rabu 4 Desember 2019, nomor urut 1 M. Faisal memperoleh suara sebanyak 238, nomor urut 2 Pahrul sebanyak 155, nomor urut 3 Andrie sebanyak 24 serta nomor urut 4 M. Fadilah sebanyak 253, dan nomor urut 5 Arbain memperoleh suara 103, jelasnya.
Dari pantauan Jurnalis Post dilapangan tentang pelaksanaan pemilihan kepala Desa Belandean  muara, sangat tegang dan memanas, karena calon urut 1 dengan urut 4 cukup bersaing ketat dan kemenangan suara M Fadilah dengan M Faisal hanya selisih 15 suara.

Aparat keamanan dari kepolisian di turunkan sebanyak 21 orang, gabungan dari Polsek Berangas serta Polsek Mandastana dan Polres Batola, langsung di pimpin oleh Kapolsel Berangas Ipda H. Misriadie. SH, untuk mengawal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Belandean Muara agar berjalan aman dan kondusif, pungkasnya.

(ant/ali/jurnalis-post)

Penghargaan diserahkan langsung
oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis  (5/12), sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang (SRG).

Hanya ada lima kabupaten yang
menerima penghargaan tersebut, yakni Kabupaten Barito Kuala, Wonogiri, Grobogan, serta Cianjur dan Aceh Tengah.

“Saya memberi apresiasi dan penghargaan kepada bupati yang berhasil mengimplementasikan SRG di daerahnya. Penghargaan ini diberikan terhadap mereka yang sukses membuat program kerja
pemerintah daerah untuk mengembangkan SRG berkelanjutan dan berinovasi dalam pemasaran hasil pertanian,” ujar Agus Suparmanto.

Mendag menjelaskan, sistem resi gudang diterapkan dengan landasan Undang-Undang No. 9/2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.9/2011, dimana petani dapat menitipkan hasil panennya pada pengelola gudang dengan resi sebagai bukti dan Resi gudang yang berperan sebagai bukti  kepemilikan dapat diperdagangkan atau digadaikan.

Selain itu Bupati Batola Noormiliyani merasa bangga dan berbahagia atas penghargaan yang diberikan. Ia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat, khususnya para petani
yang mempercayakan resi gudang untuk penyimpanan hasil-hasil pertanian seperti padi.

“Kedepan sosialisasi harus lebih gencar, agar para petani dapat memahami keuntungan dari keberadaan SRG, sehingga semakin berminat untuk melakukan penyimpanan hasil-hasil pertanian di
gudang SRG,” ungkap Noormiliyani.

Dia juga menambahkan baru memiliki dua gudang SRG yaitu di Mandastana dan Anjir Muara, namun Kementerian Perdagangan menilai penggunaan sistem resi gudang di Batola berjalan lancar
dengan tunggakan nol persen. Gudang SRG Mandastana yang telah berfungsi sejak 2009, ucap dia, berkapasitas 1.000 ton dan kini telah terisi 408 ton.

Pada 2019 ini, telah berfungsi pula gudang kedua di Anjir Serapat Kecamatan Anjir Muara dengan kapasitas 1500 ton dan sementara telah terpakai 15 ton dan akan disusul gudang baru di Kecamatan Cerbon.

Selain itu Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Batola Surono mengatakan, selain memperoleh asuransi kebakaran dan kebanjiran, plafon kreditnya bisa mencapai
70 persen dari nilai jumlah gabah yang disimpan.

“Resi gudang ini dapat dijaminkan dan akan cair dalam waktu satu hari di Bank Kalsel. Selain itu bunganya juga ringan yaitu hanya setengah persen,” ungkapnya.

(humpro-batola/jp)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala, meluncurkan program inovasi pengelolaan data yang dapat
diakses masyarakat umum. Program yang diberi nama Sistem Informasi Pengelolaan Data Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Silada Jamutaru) ini, merupakan Proyek Perubahan Kepala Dinas PUPR Batola, H Saberi Thanoor ST, sebagai Peserta Diklatpim Tingkat
II Tahun 2019.

Launching proyek perubahan ini diresmikan Wakil Bupati Batola, H Rahmadian Noor, di hadapan SKPD terkait, di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola, Rabu (13/11).

“Tak bisa dipungkiri di era sekarang seluruh unsur pekerjaan, khususnya pemerintahan, harus terus berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,” ucap Rahmadian Noor.

Penggunaan teknologi, tambah wabup yang akrap disapa pak Rahmadi itu, dapat memangkas ribetnya birokrasi, waktu serta mempermudah dalam pelayanan masyarakat.

Terlebih saat ini pemerintahan dituntut untuk menyelenggarakan e-goverment dengan memanfaatkan teknologi guna menjamin keterbukaan informasi agar pekerjaan lebih transparan dan dapat dilihat siapa saja.

Menurut Rahmadi, proyek pembangunan di Kabupaten Batola saat ini banyak berlangsung di level desa, sehingga segala pembangunan yang ada di desa perlu terdata dan dapat diawasi bersama, salah satunya melalui aplikasi Silada Jamutaru ini.

“Saya harapkan aplikasi ini nantinya juga terkoneksi dan dapat mengkoordinir proyek dari  pemerintah desa pula,” harapnya.

Selain itu Kadis PUPR Batola, Saberi Thanoor menjelaskan, aplikasi Silada Jamutaru dapat diakses di http://siladajamutaru.my.id melalui PC maupun handphone yang di dalamnya terdapat beragam informasi mulai jalur perpipaan PDAM, ruas jalan di Batola, saluran irigasi air rawa, luasan lahan perklasifikasi, dan beragam data yang bersumber dari dinas terkait lainnya di Batola.

Upaya yang dilakukan ini, lanjutnya, selain sebagai bentuk transparansi juga untuk memberikan gambaran kepada para calon investor tentang kondisi infrastruktur yang ada di Batola. Saberi juga mengutarakan, ke depannya aplikasi Silada Jamutaru akan terus disempurnakan, terutama masalah pendataan pembangunan infrastruktur di desa serta akan ada daftar harga barang yang dibeli oleh Dinas PUPR Batola di samping juga selalu dilakukan pemutakhiran data dari dinas lainnya, pungkasnya.

(humpro-batola/jp)

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Barito
Kuala Tahun Anggaran 2020 senilai
Rp 1,3 triliun resmi disahkan dalam
Sidang Paripurna DPRD Batola, Senin (11/11).

Seluruh komisi menyatakan menerima. Demikian pula para pimpinan DPRD dan Bupati telah membubuhkan tandatangan sebagai wujud persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Batola TA 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Dengan disetujuinya Raperda APBD ini, berarti pemkab dan DPRD sepakat untuk melangkah bersama mewujudkan kerja pemerintahan tahun 2020 yang menjadi langkah tak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi Pemkab Batola yaitu “Batola Setara” (Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera),” Ungkap

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS. Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Batola Saleh serta Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arpah. mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini
menyatakan, APBD Batola TA 2020 yang mencapai Rp 1,3 T lebih tersebut, wajib memberikan kinerja yang sepadan.

“Karena saya yakin dengan semangat perubahan yang dilakukan kita akan bekerja untuk meningkatkan kinerja yang diproyeksikan berdampak untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Noormiliyani.

Selain itu DPRD Kabupaten Batola melalui Perwakilan Badan Anggaran. Hendri Dyah Estiningrum menyampaikan, beberapa pandangan dalam upaya merealiasikan target proyeksi yang ditetapkan.
Yaitu di antaranya menyarankan SKPD agar lebih proaktif dan inovatif melakukan terobosan penggalian sumber-sumber PAD, sehingga target dapat tercapai serta jangan sampai turun dari tahun-tahun sebelumnya dengan tetap mengedepankan prinsip - prinsip tidak memberatkan masyarakat.

Adanya penambahan pagu anggaran. Tim Anggaran Pemerintah daerah di beberapa SKPD diharapkan digunakan sesuai program kegiatan yang bersifat prioritas sehingga dapat  mengoptimalkan kinerja setiap SKPD.

Menurut Hendri Dyah, berdasarkan hasil finalisasi perhitungan antara Badan Anggran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Batola telah disepakati APBD Batola TA 2020 sebesar Rp 1.351.724.084.437 dengan struktur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 71.807.241.437, Dana Perimbangan
Rp 975.443.104.000, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 304.473.739.000.

“Sedangkan belanja Daerah Rp.1365.874.084.437 yang terdiri Belanja Tak Langsung Rp 793.067.247.066, Belanja Langsung Rp 572.806.837.371, sehingga terjadi defisit Rp 14.150.000.000.
Pembiayaan Daerah Rp 35.150.000.000, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 21.000.000.000, maka Pembiayaan Netto Rp 14.150.000.000 sehingga Silpa tahun berkenaan nol (tidak ada),” Jelasnya.

Persetujuan Raperda APBD Batola TA 2020 ini, dilaksanakan bersamaan dengan Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2020, Persetujuan 4 Raperda dan Penyampaian 5 Raperda Kabupaten Batola Tahun 2019, pungkasnya.

(humpro-batola/jp).

Demikian salah satu pesan yang disampaikan Noormiliyani saat melantik tiga Kades Antar Waktu periode 2019-2021 beserta tiga Ketua TP-PKK Desa di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Rabu (23/10).

Ketiga Kades Antar Waktu yang dilantik tersebut, masing-masing Kades Sungai Seluang Kecamatan
Belawang Akhmad, serta Kades Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Muhammad Efendi SPd, dan
Kades Sungai Tunjang Kecamatan Cerbon Sugiansyah.

“Tugas kades dalam memimpin pemerintahan desa, khususnya berkenaan pengelolaan sistem manajemen, administrasi, dan keuangan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan memang tidak mudah".

Karenanya saya harapkan dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selalu  berkonsultasi kepada pemerintahan kecamatan maupun kabupaten,” pesan bupati.

Dikesempatan pelantikan ini, bupati perempuan pertama di Kalsel ini meminta para kades setelah
dilantik untuk segera membangun komunikasi dan kerjasama serta menjaga keharmonisan dengan
aparatur maupun perangkat desa lainnya.

Kades diharapkan benar-benar mempelajari, serta memahami dan menjalankan tugas dan kewenangan sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam rangka memajukan sekaligus memberikan pelayanan terbaik.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengharapkan, kades dan seluruh aparatur desa
agar melakukan pendekatan serta memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan.

Noormiliyani juga menjelaskan agar para kades dan aparatur desa senantiasa meningkatkan kemampuan serta siap bekerja keras dan cerdas agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi warga serta mampu menggerakkan sekaligus memberdayakan dan meningkatkan peran partisipasi warga, sehingga terbangun rasa kebersamaan dalam memacu tumbuh kembangnya semangat kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan.

Selain itu juga bagi isteri para kades diharapkan dapat mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab para suami, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan guna membantu kelancaran pekerjaan suami.

Bersamaan dengan pelantikan ini pula dilaksanakan pelantikan tiga Ketua TP-PKK Desa oleh Ketua TPPKK Kabupaten Batola Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor kepada Ketua TP-PKK Desa Sungai Seluang, Tinggiran Baru dan Sungai Tunjang, pungkasnya.
(humpro-batola/jp)