Kepala DLH Kabupaten Barito Kuala, Abdi Maulana, mengatakan kedua sistem tersebut digunakan untuk memperoleh data kondisi kualitas udara dan air secara berkala sebagai bahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

"SPKUA yang berada di Kantor DLH merupakan aset Kementerian Lingkungan Hidup. Alat ini mampu memantau kualitas udara dalam radius sekitar 5–6 kilometer, khususnya wilayah Kecamatan Marabahan,” kata Abdi, Rabu (30/9/2026).

Hasil pemantauan SPKUA ditampilkan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Data tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan ketika terjadi penurunan kualitas udara.

SPKUA memantau sejumlah parameter pencemar, yakni PM10, PM2.5, sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), ozon (O3), nitrogen dioksida (NO2), dan hidrokarbon (HC).

Menurut Abdi, parameter PM10 dan PM2.5 menjadi perhatian utama ketika terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena berkaitan dengan partikulat pencemar yang dapat memengaruhi kualitas udara.

Data hasil pemantauan SPKUA juga dapat diakses secara waktu nyata melalui situs web dan aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara untuk kualitas air, DLH Batola mengoperasikan dua unit Onlimo yang ditempatkan di Sungai Barito, masing-masing di wilayah Desa Patih Muhur dan Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan. Kedua perangkat tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

"Dua alat pemantau kualitas air berada di Sungai Barito, yakni di wilayah Desa Patih Muhur dan Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan,” ujarnya.

Onlimo digunakan untuk memantau kondisi kualitas air Sungai Barito, termasuk mendeteksi indikasi perubahan atau potensi pencemaran. Parameter yang dipantau antara lain tingkat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), oksigen terlarut (DO), total padatan tersuspensi (TSS), total padatan terlarut (TDS), nitrat, dan salinitas.

Abdi menambahkan, keberadaan SPKUA dan Onlimo membantu DLH memperoleh data kondisi lingkungan secara lebih cepat. Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan kualitas udara dan air sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp). 

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan silaturahmi Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin ke Sekretariat Forum Kota Banjarmasin, Rabu (30/9/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut, kedua pihak membahas peran strategis Forum Kota dalam menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Banjarmasin.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, menegaskan upaya menjaga situasi kamtibmas tidak dapat dilakukan Polri seorang diri. Dukungan dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk Forum Kota Banjarmasin, dinilai penting dalam memperkuat persatuan serta merawat kebhinekaan.

"Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk Forum Kota, untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Riza.

Melalui silaturahmi tersebut, Polresta Banjarmasin dan Forum Kota Banjarmasin diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam merespons berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Sinergi kedua pihak diharapkan turut menjaga Banjarmasin tetap aman, damai, dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. (fah/jp). 

Komitmen tersebut disampaikan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Bapas Kelas I Banjarmasin, Rabu (30/9/2026).

Kunjungan tersebut disambut Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin Nirhono Jatmokoadi bersama jajaran.

Dalam pertemuan itu, Kapolresta menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi antara Polri dan Bapas dalam mendukung proses penegakan hukum serta pembinaan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada tindakan tegas, tetapi juga perlu mengedepankan pendekatan humanis dan prinsip keadilan agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Polresta Banjarmasin akan terus mendukung dan memperkuat koordinasi dengan Bapas Kelas I Banjarmasin. Sinergi ini penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara tegas, humanis, dan tetap berkeadilan,” ujar Riza.

Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun koordinasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan semakin solidnya sinergi Polresta Banjarmasin dan Bapas Kelas I Banjarmasin, diharapkan pelaksanaan sistem peradilan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. (fah/jp). 

Kegiatan diawali dengan pembacaan Surah Yasin yang dilanjutkan dengan doa bersama. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan tausiah yang disampaikan langsung oleh Kepala Kankemenhaj Kabupaten Barito Timur, H Ahmad Fauzi.

Dalam arahannya, H Ahmad Fauzi, menyampaikan pentingnya iman sebagai landasan dalam kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, keimanan tidak hanya tercermin dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Ia menjelaskan, iman memiliki keterkaitan erat dengan integritas seorang ASN. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan disiplin perlu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pengajian rutin tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana meningkatkan pemahaman dan penguatan spiritual pegawai, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap kerja yang berintegritas. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Kankemenhaj Bartim akan terus mendorong kegiatan pembinaan keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang religius, berintegritas, dan bertanggung jawab. 

Pengajian rutin setiap Rabu pagi menjadi salah satu sarana untuk memperkuat nilai-nilai tersebut di lingkungan Kankemenhaj Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Seruyan, Rabu (30/9/2026).

Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Seruyan serta Wakil Bupati Seruyan, H Supian yang menyampaikan sambutan Bupati Seruyan.

Dalam sambutan Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda yang dibacakan Wabup H Supian, mengatakan perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika kondisi keuangan daerah, pendapatan, kebijakan pemerintah, serta prioritas pembangunan.

"Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika pembangunan, perkembangan kondisi keuangan dan pendapatan daerah, perubahan kebijakan pemerintah, serta berbagai prioritas pembangunan yang berkembang,” ujar H Supian. 

Menurut dia, pengelolaan anggaran melalui APBD Perubahan harus dilakukan secara terarah, realistis, dan akuntabel dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab Seruyan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Seruyan atas pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 hingga tercapainya kesepakatan bersama.

H Supian menekankan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran maupun jumlah program yang dijalankan. Dampak kebijakan terhadap masyarakat menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Melalui komunikasi, koordinasi, dan kemitraan yang terus terpelihara, kita dapat bersama-sama menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” katanya.

Pemkab Seruyan turut mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala perangkat daerah, serta pihak terkait yang terlibat dalam proses pembahasan perubahan APBD 2026.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

Dalam kesempatan tersebut, Dina menekankan pentingnya kemampuan berbicara di depan umum sebagai salah satu keterampilan yang dibutuhkan generasi muda di era modern.

"Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan di era modern,” kata Dina.

Menurut dia, kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu anak muda lebih percaya diri, mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, serta memiliki daya saing dalam berbagai bidang.

"Anak muda yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mudah memegang kendali dan memiliki daya saing tinggi dalam berbagai bidang kehidupan saat ini,” ujarnya.

Dina menjelaskan, kemampuan menyampaikan gagasan secara terstruktur juga dapat membantu seseorang membangun kepercayaan diri, menyampaikan pandangan, sekaligus membuka peluang dalam pengembangan kepemimpinan.

Karena itu, Dina berharap peserta LPP Butterfly tidak hanya menguasai pengetahuan secara teori, tetapi juga berani menyampaikan pendapat, tampil percaya diri, serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat Murung Raya.

Ia menilai, lembaga pelatihan keterampilan dan pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan dunia kerja. Keberadaan lembaga tersebut juga dinilai dapat membantu menyiapkan generasi muda Murung Raya agar memiliki keterampilan, kemandirian, dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Dina menegaskan, komitmen DPRD Murung Raya untuk mendukung keberadaan dan program lembaga pelatihan seperti LPP Butterfly, dengan tetap menyesuaikan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

"Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan lembaga pelatihan swasta diperlukan untuk terus mencetak pemuda lokal yang memiliki daya saing,” pungkasnya. (maya/jp). 

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat, terpadu, dan terukur.

Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, mengatakan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut ditandai dengan keberadaan hotspot dan kebakaran bawah permukaan yang berpotensi menimbulkan kabut asap serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

"Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah dan memerlukan penanganan secara terpadu serta respons cepat dari seluruh pihak,” ujar Felix. 

Dalam evaluasi itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan perkembangan penanganan karhutla sesuai bidang masing-masing.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyampaikan kondisi hotspot, kejadian, dan luasan karhutla. Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan layanan kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta kesiapan pos kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memaparkan hasil pemantauan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan menyampaikan kesiapan menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, sedangkan BMKG memaparkan perkembangan kondisi cuaca dan potensi curah hujan di wilayah Barito Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi dan paparan sejumlah OPD, Pemkab Barito Utara memutuskan mempertahankan status tanggap darurat karhutla. Keputusan tersebut mempertimbangkan potensi kebakaran yang masih berlangsung hingga Oktober serta terpenuhinya parameter penanganan kedaruratan.

Status tanggap darurat karhutla selanjutnya diperpanjang mulai 2 Oktober hingga 15 Oktober 2026.

Felix juga menekankan pentingnya peran camat, kepala desa, dan lurah sebagai garda terdepan dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait karhutla.

Menurutnya, sinergi lintas sektor dan kecepatan respons di lapangan diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Felix mengharapkan seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan selama status tanggap darurat berlangsung. (emca/jp).

Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan yang mewakili Bupati Barito Utara, H Shalahuddin dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Barito Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Rabu (30/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, didampingi Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Benny Siswanto. Rapat turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Wabup Felix menyampaikan, apresiasi atas pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027.

Felix menyebut, bahwa masukan fraksi DPRD menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam jawaban tersebut, Felix menegaskan sejumlah arah kebijakan RAPBD 2027, terutama penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut akan dilakukan antara lain melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta penguatan pengawasan pada sektor pertambangan dan perkebunan.

Sementara dari sisi belanja, ujar Felix, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Dalam RAPBD 2027, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan sektor pertambangan dan perkebunan,” Felix. 

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan belanja serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Program pendidikan gratis 16 tahun dan beasiswa kedokteran disebut tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.

Pemkab Barito Utara selanjutnya menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD melalui proses musyawarah dan kemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif.

"Pemkab Barito Utara siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD melalui semangat musyawarah dan kemitraan yang harmonis demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Felix. (emca/jp). 

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 18, Banjarmasin, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si.

Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta penjelasan terkait sejumlah program dan kegiatan yang diusulkan Disperkim Kalsel untuk tahun anggaran 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sejauh mana usulan hasil reses anggota DPRD Kalsel, khususnya Komisi III, telah diakomodasi dalam program Disperkim.

"Kami ingin memastikan program kegiatan yang dikerjakan Disperkim jelas peruntukannya dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kalsel. Selain itu, kami juga ingin memastikan program tersebut menjadi bagian dari realisasi hasil reses anggota dewan, khususnya Komisi III sebagai mitra kerja, seperti perbaikan rumah warga tidak layak huni,” ujar Mustaqimah.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, pembahasan bersama mitra kerja diperlukan untuk memastikan program yang direncanakan memiliki sasaran dan peruntukan yang jelas.

Sementara untuk program yang bersifat kesekretariatan dan penunjang urusan pemerintahan, Mustaqimah menyatakan Komisi III pada prinsipnya dapat menerima usulan Disperkim sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyati Janoezir P., memaparkan rencana kerja dan anggaran Disperkim Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam pemaparannya, total anggaran yang direncanakan mencapai lebih dari Rp40 miliar. Anggaran tersebut terbagi dalam empat program utama, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan dan pembahasan anggaran daerah untuk memastikan rencana program Disperkim Kalsel Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan serta mendukung kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. (sar/ali/jp).

Hal itu diungkapkan Kapolres Kapuas, AKBP Rina Perwitasari, didampingi Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, AKP Budi Utomo, Kasatreskrim, Kasi Humas, Kasi Propam, personel Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Kapuas saat press release di halaman belakang Mapolres Kapuas, Rabu (30/9/2026).

Kapolres mengatakan, pengungkapan kasus narkotika tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kapuas.

Dalam pengungkapan sepanjang September tersebut, perkara tercatat dalam sembilan laporan polisi, yakni LP/A/42/IX/2026 hingga LP/A/50/IX/2026, dengan tanggal laporan mulai 3 hingga 24 September 2026.

Dari rangkaian perkara tersebut, Satresnarkoba Polres Kapuas menyita narkotika jenis sabu dengan total berat 150,03 gram. 

AKBP Rina menyampaikan, bahwa saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Kapuas guna proses hukum lebih lanjut. (fah/jp). 

Kehadiran layanan Disdukcapil tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan pelayanan terpadu di MPP, khususnya untuk mendekatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Plt. Kadis Dukcapil Barito Timur, M. Mursalin melalui Kabid SIAK Hajar Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem informasi dan jaringan pendukung agar pelayanan di MPP dapat dilakukan secara daring.

"Supaya di sana bisa online, sehingga pelayanan bisa berjalan,” kata Hajar kepada wartawan ini, Rabu (30/9/2026). 

Menurut Hajar, Disdukcapil juga telah menyiapkan petugas untuk mendukung operasional layanan. Setiap hari akan ditempatkan satu petugas pelayanan serta satu administrator yang bertugas memantau dan memastikan sistem berjalan dengan baik.

"Setiap hari ada satu petugas pelayanan, lalu satu administrator untuk mengawasi kelancaran sistem,” ujarnya.

Hajar menyebutkan, bahwa uji coba layanan tersebut telah berjalan sejak 21 September 2026 lalu. Namun, pelayanan yang diberikan saat ini masih dalam tahap persiapan dan pengujian sistem. Pengumuman mengenai pelaksanaan layanan secara resmi nantinya akan disampaikan oleh pihak terkait.

Untuk tahap awal, layanan Disdukcapil yang disiapkan di MPP mencakup pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dengan hadirnya layanan tersebut, masyarakat Barito Timur nantinya dapat mengakses sejumlah kebutuhan administrasi kependudukan melalui MPP. Kehadiran layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan sistem pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Disdukcapil Barito Timur ujar Hajar, akan terus melakukan pemantauan selama masa uji coba untuk memastikan kesiapan petugas, jaringan, serta sistem informasi sebelum pelayanan MPP dilaksanakan secara penuh.

Informasi terkait peluncuran atau operasional resmi layanan MPP selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat setelah seluruh tahapan persiapan dinyatakan siap. (zi/jp). 

Kepala UPTD Puskesmas Tamiang Layang, Dadang Suseno, mengatakan langkah tersebut dilakukan karena capaian pemeriksaan pada kelompok usia produktif, khususnya usia 18 hingga 45 tahun, masih belum memenuhi target.

"Karena itu kami menyasar usia produktif dengan mendatangi kantor-kantor atau OPD. Kami berharap masyarakat, khususnya para pegawai dan kelompok usia kerja, dapat memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini,” ujar Dadang.

Menurut Dadang, PKG merupakan program tahunan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan sekaligus mendeteksi penyakit dan faktor risiko sejak dini.

"Ini merupakan program tahunan dari Kementerian Kesehatan. Tujuannya agar masyarakat mau memeriksakan kesehatannya, sehingga kita bisa mengetahui apakah ada penyakit atau faktor risiko yang diderita dan selanjutnya dapat diberikan penanganan,” katanya.

Ia menyebutkan, target pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tamiang Layang mencapai sekitar 13 ribu orang. Hingga saat ini, capaian pemeriksaan pada kategori anak-anak disebut sudah hampir memenuhi kuota.

Sementara itu, kelompok usia produktif masih menjadi sasaran utama untuk mengejar target pemeriksaan. Puskesmas pun melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi perkantoran dan OPD agar akses masyarakat usia kerja terhadap layanan pemeriksaan kesehatan semakin mudah.

Dadang berharap program tersebut dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin, tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit.

"Harapan kami, masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan lebih awal, kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan lebih cepat sehingga masyarakat tetap sehat dan produktif,” pungkasnya. (zi/jp). 

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Tabalong, HM. Noor Rifani, Wakil Bupati Tabalong, Habib Taufani Alkaf, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zaenal Helmie, Kepala BNNK Tabalong, AKBP Tukiman, Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Kalsel, Kompol I Wayan Eka Wijaya, perwakilan Kodim 1008/Tabalong, Ketua MUI Kabupaten Tabalong, H Sabilal Rusdi, unsur SOPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Ketua PWI Kabupaten Tabalong periode 2026–2029, Nur Ali, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin organisasi kewartawanan tersebut.

Ia menegaskan, wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara aktual, berimbang, dan terpercaya.

Sementara itu, Bupati Tabalong, HM. Noor Rifani menekankan pentingnya menjaga hubungan kemitraan antara pemerintah dan media melalui komunikasi, kolaborasi, serta saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi sekaligus kritik konstruktif yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus dan wartawan di Kabupaten Tabalong atas kontribusi serta kolaborasi yang telah terjalin. Ia berharap hubungan kemitraan tersebut dapat terus dipelihara dan ditingkatkan.

Kehadiran Wakapolres Tabalong dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Tabalong dalam menjaga sinergi dengan insan pers, khususnya dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Sinergi antara Polri dan media diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik, mendukung keterbukaan informasi, serta turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Tabalong tetap aman dan kondusif. (fah/jp).

Kunjungan tersebut diterima langsung Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana. Rombongan Ombudsman RI dipimpin Maulana Achmadi. 

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ombudsman RI. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan pelayanan publik menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kapolres menegaskan, Polres Tabalong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pelayanan lalu lintas, serta layanan kepolisian lainnya.

Kunjungan Ombudsman RI juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Polres Tabalong.

Polres Tabalong menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kepolisian.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Polri dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, humanis, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (fah/jp). 

Bantuan tersebut berupa seragam sekolah, celana, dan sepatu. Para penerima tersebar di 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Bartim, H Bunyamin melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD), Erik Bimantara, mengatakan data calon penerima bantuan dihimpun dari masing-masing sekolah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

"Data calon penerima kami minta langsung dari pihak sekolah agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Erik Bimantara kepada wartawan ini, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang tidak sedang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

"Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Menurut Erik, program bantuan perlengkapan sekolah tersebut telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan, khususnya dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.

Erik menambahkan, bantuan akan disalurkan setelah seluruh perlengkapan yang dibutuhkan tersedia.

"Bantuan tersebut nanti akan kita salurkan setelah perlengkapannya sudah lengkap semua,” pungkasnya. (zi/jp).

Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Barito Utara dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Nota Kesepakatan ditandatangani Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin. 

Bupati H Shalahuddin mengatakan, bahasa dan sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat.

"Sastra menjadi ruang untuk merekam nilai-nilai kehidupan, sejarah, kearifan lokal, pandangan hidup serta berbagai pengalaman masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi,” ujar H Shalahuddin.

Menurut dia, Barito Utara memiliki kekayaan budaya yang beragam, antara lain bahasa daerah, sastra lisan, cerita rakyat, ungkapan tradisional, peribahasa, syair, dan pantun. Kekayaan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari kebudayaan daerah sekaligus kekayaan budaya nasional.

H Shalahuddin menyebut, bahwa perkembangan teknologi, arus globalisasi, dan perubahan pola komunikasi menjadi tantangan bagi keberlangsungan bahasa daerah, terutama di kalangan generasi muda.

Karena itu, upaya pelindungan dan pelestarian bahasa serta sastra daerah perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Melalui Nota Kesepakatan tersebut, Bupati berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi program pelestarian bahasa dan sastra daerah.

H Shalahuddin juga mendorong agar bahasa dan sastra daerah ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan di Kabupaten Barito Utara.

"Semoga Nota Kesepakatan ini menjadi landasan yang kuat agar bahasa dan sastra daerah kita tetap hidup, berkembang, dan terus diwariskan kepada generasi yang akan datang,” katanya. (emca/jp).

Majelis diisi tausiah oleh Habib Muhammad Hafidz bin Husein Bahasyim dengan materi dari kitab Risalah Ubudiyah. Dalam tausiah tersebut, jemaah diajak memahami pentingnya meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak selawat, serta memperkuat ketakwaan kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan keagamaan itu turut dihadiri Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan sejumlah informasi terkait perkembangan pembangunan desa, termasuk progres berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan pemerintah desa untuk mendukung peningkatan fasilitas dan pelayanan masyarakat.

Menurut Elly, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat.

"Pembangunan desa membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi warga,” ujarnya.

Selain membahas pembangunan, Elly mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama memasuki musim kemarau. Ia menilai, pembakaran yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran serta berdampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.

"Jangan membakar lahan sembarangan, apalagi saat musim kemarau. Kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran yang dapat merugikan masyarakat,” pesannya.

Elly juga mengajak masyarakat Desa Belandean untuk terus menjaga kebersamaan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mendukung berbagai program pembangunan desa.

Majelis bulanan Al Mubarak berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diikuti masyarakat Desa Belandean dan Desa Belandean Muara. (lim/jp).

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesesuaian kondisi fisik barang dengan data dan dokumen administrasi sebelum proses pemusnahan dilanjutkan. Total nilai persediaan tersebut tercatat sebesar Rp21.319.824.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan dan kerja sama yang disampaikan Rutan Tamiang Layang kepada Kepolisian Resor (Polres) Barito Timur melalui Kasat Intelkam pada 26 September 2026.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Rutan Tamiang Layang bersama pihak Polres Barito Timur memeriksa secara fisik barang persediaan yang telah dinyatakan usang. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari tahapan verifikasi sebelum pengajuan rekomendasi pemusnahan.

Kepala Rutan Kelas IIB Tamiang Layang, Agung Novarianto, mengatakan pengecekan fisik dilakukan untuk memastikan pengelolaan barang persediaan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

"Cek fisik ini merupakan bagian dari proses administrasi untuk memastikan kesesuaian antara kondisi barang dengan data yang tercatat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengajuan rekomendasi pemusnahan kepada pihak yang berwenang,” ujar Agung.

Hasil pengecekan selanjutnya akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan rekomendasi pemusnahan barang persediaan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Rutan Tamiang Layang memperkuat tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang persediaan, sekaligus memastikan setiap tahapan pemusnahan dilaksanakan secara terukur dan sesuai prosedur. (zi/jp). 

Penilaian Krenova 2026 dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) di Aula Bapplitbangda Barito Timur, Selasa (29/9/2026).

Sebelum masuk tahap penilaian, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesesuaian kategori dan kelengkapan persyaratan, termasuk video inovasi serta proposal atau laporan inovasi.

Kepala Bapplitbangda Barito Timur, Franz Sila Utama, mengatakan Krenova menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mendorong tumbuhnya budaya inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

"Melalui penilaian ini, kita ingin melihat sejauh mana inovasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat, memiliki keberlanjutan serta dapat dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Franz.

Dari 71 inovasi yang mendaftar, sebanyak 19 peserta dari kategori OPD dinyatakan lolos. Selain itu, satu peserta kategori Kecamatan digabungkan ke dalam kategori OPD, sedangkan empat peserta lainnya berasal dari kategori Masyarakat Umum.

Dengan demikian, dari tahap penilaian tersebut akan dipilih enam pemenang kategori OPD dan tiga pemenang kategori Masyarakat Umum.

Penilaian dilakukan oleh tim juri yang terdiri atas Sekretaris Daerah yang diwakili Asisten II Setda Barito Timur Amrullah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ari Panan P. Lelu, Kepala Bapplitbangda Franz Sila Utama, Kepala BKPSDM Jhon Wahyudi, Plt. Kepala Diskominfosantik Limer, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Paulinus.

Aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian antara lain kebaruan gagasan, manfaat, efektivitas, keberlanjutan, serta potensi penerapan dan pengembangan inovasi.

Para pemenang Krenova 2026 akan menerima penghargaan dan hadiah sesuai peringkat pada masing-masing kategori.

Franz berharap Krenova 2026 tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk melahirkan gagasan dan terobosan yang aplikatif serta dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

"Inovasi yang dihasilkan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Barito Timur,” pungkasnya. (zi/jp).

Region I mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Rakor tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyusunan RDTR sebagai instrumen perencanaan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang.

Percepatan penyusunan RDTR dinilai penting untuk memberikan kepastian tata ruang, mendukung kemudahan berusaha dan investasi, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan terintegrasi.

RDTR juga menjadi acuan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai potensi wilayah, kebutuhan pembangunan, serta kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.

Melalui rakor dan komitmen bersama tersebut, pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi untuk mempercepat proses penyusunan RDTR di masing-masing wilayah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Keikutsertaan Bupati Barito Kuala dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong percepatan penataan ruang di daerah.

Dengan tersusunnya RDTR secara lebih cepat dan terarah, pemanfaatan ruang di Kabupaten Barito Kuala diharapkan semakin optimal, memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pengembangan investasi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (dsk/ali/jp).