BREAKING NEWS

Rabu, 18 November 2026

Bupati Barito Utara Tekankan Disiplin ASN dan Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Utara, Rabu (18/11/2026).

H Shalahuddin meminta seluruh jajaran DLH meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, integritas, serta etos kerja dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap ASN tidak cukup hanya melaksanakan rutinitas pekerjaan, tetapi harus memiliki inisiatif, rasa tanggung jawab, dan komitmen untuk menyelesaikan setiap tugas secara optimal.

Menurutnya, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran DLH. Kebersihan dan kelestarian lingkungan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kepedulian dan keterlibatan bersama melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program pengelolaan sampah, penataan kebersihan lingkungan, serta upaya menjaga kelestarian alam di Kabupaten Barito Utara. Seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain menekankan kedisiplinan, Bupati meminta jajaran DLH melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap pekerjaan harus berjalan sesuai target, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Bupati juga mengingatkan agar berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui solusi yang tepat, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Melalui apel pagi tersebut, Shalahuddin berharap seluruh jajaran DLH semakin memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kualitas kinerja harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, upaya mewujudkan Kabupaten Barito Utara yang bersih, sehat, dan lestari dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah menuju Barito Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing. (emca/jp). 

BK DPRD Kalsel Evaluasi Kinerja Anggota Dewan, Perkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Publik

JAKARTA- Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat upaya pengawasan terhadap kinerja anggota dewan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas lembaga legislatif kepada masyarakat. Upaya tersebut dibahas melalui studi komparasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua BK DPRD Kalsel, HM. Rosehan NB, tersebut menjadi bagian dari evaluasi program kerja dan penyelarasan agenda kelembagaan, khususnya menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

HM. Rosehan mengatakan, tingginya dinamika dan mobilitas kegiatan kedewanan pada penghujung tahun menuntut penguatan fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota DPRD.

"Menjelang penghujung tahun ini, kita dihadapkan pada berbagai persiapan penting, mulai dari evaluasi anggaran, pelaporan hasil kegiatan, hingga perampungan agenda BK di bulan Desember 2026,” ujar HM. Rosehan usai pertemuan.

Ia menegaskan, akuntabilitas kinerja anggota dewan kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian utama BK. Melalui pimpinan DPRD, BK akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja anggota dewan kepada publik sebagai bentuk transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.

Evaluasi tersebut mencakup efektivitas kehadiran dan partisipasi anggota dewan dalam berbagai agenda kelembagaan, mulai dari rapat komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), hingga keterlibatan dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Selain pengawasan terhadap aktivitas kelembagaan, BK DPRD Kalsel juga mengevaluasi pelaksanaan sejumlah agenda rutin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (Sosper), dan wawasan kebangsaan.

Dalam pelaksanaan reses, evaluasi diarahkan pada efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan (dapil). Aspek yang menjadi perhatian meliputi undangan, berbagai persoalan yang disampaikan warga, serta perkembangan tindak lanjut aspirasi yang dihimpun.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi Perda ditargetkan terlaksana secara konsisten sebanyak tiga kali dalam sebulan. Adapun kegiatan wawasan kebangsaan dijadwalkan dua kali setiap bulan, baik di dalam maupun di luar daerah pemilihan.

HM. Rosehan juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalsel, H Muhidin, jajaran pimpinan DPRD, serta Sekretariat DPRD atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan tugas BK.

Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif terus diperkuat sehingga pengawasan terhadap kinerja anggota dewan dapat berjalan optimal, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat Banua mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. (sar/ali/jp). 

Banmus DPRD Kalsel Gali Strategi DPRD DKI Jakarta Tingkatkan Efektivitas Agenda Kedewanan

JAKARTA- Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kunjungan tersebut bertujuan menggali strategi dan mekanisme penyusunan agenda kedewanan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Banmus DPRD Kalsel berdiskusi mengenai tata kelola kegiatan Banmus DPRD DKI Jakarta, termasuk mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah (Perda), frekuensi kegiatan, hingga dukungan anggaran.

Anggota Banmus DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengungkapkan terdapat sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda di kedua lembaga legislatif tersebut, terutama terkait jumlah kegiatan dan alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

"Ada sedikit perbedaan. Kalau mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda, jumlah pelaksanaannya berbeda dengan kita. Begitu juga anggaran yang disediakan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada masing-masing daerah,” ujar Habib Hamid Bahasyim usai pertemuan.

Menurutnya, studi komparasi antarlembaga legislatif menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar informasi dan pengalaman, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan agenda kedewanan.

Melalui kunjungan tersebut, Banmus DPRD Kalsel diharapkan memperoleh referensi dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan mekanisme penyusunan agenda kerja DPRD, dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil studi komparasi ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan agenda kedewanan yang lebih terencana, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan serta penyerapan aspirasi masyarakat, dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel. (sar/ali/jp). 

Bupati Barito Utara Evaluasi Kinerja RSUD Muara Teweh, Tekankan Pembenahan Tata Kelola dan Peningkatan Mutu Layanan

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara H Shalahuddin, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola manajemen, peningkatan disiplin sumber daya manusia (SDM), dan optimalisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh. 

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat memimpin rapat evaluasi kinerja RSUD Muara Teweh di Ruang Rapat A Setda, Rabu (18/11/2026) siang.

Rapat evaluasi tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mengidentifikasi capaian, mengevaluasi berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, Direktur RSUD Muara Teweh, dr. Hj Wahidah Asurawati, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Bupati H Shalahuddin menekankan, bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada pemaparan capaian administratif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.

"Evaluasi ini penting agar kita tahu bagian mana yang sudah baik untuk dipertahankan dan mana yang perlu segera dibenahi, demi mewujudkan layanan RSUD Muara Teweh yang semakin profesional dan tepercaya," tegasnya.

Ia juga mendorong jajaran manajemen rumah sakit untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh pegawai, serta memastikan setiap fasilitas dan sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan mengingatkan seluruh jajaran RSUD agar menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja. Ia juga menekankan pentingnya disiplin serta sikap responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Melalui evaluasi tersebut, Frlix berharap manajemen RSUD Muara Teweh segera menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi rapat melalui pembenahan yang berkelanjutan. Sinergi antara manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan organisasi perangkat daerah terkait juga dinilai penting untuk memastikan peningkatan kualitas layanan berjalan optimal.

"Kami menargetkan RSUD Muara Teweh semakin mampu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, responsif, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien," jelasnya. 

Sebelumnya, Direktur RSUD Muara Teweh, dr. Hj Wahidah Asurawati, menyampaikan profil dan perkembangan kinerja rumah sakit yang berstatus rumah sakit kelas C dengan akreditasi paripurna. 

RSUD Muara Teweh saat ini didukung 150 tempat tidur dan 584 pegawai, termasuk 22 dokter spesialis. Paparan tersebut juga mencakup capaian indikator kinerja pelayanan hingga Oktober 2026.

Selain mengevaluasi kinerja pelayanan, rapat membahas pengembangan fasilitas dan layanan medis, di antaranya pengoperasian fasilitas CT Scan, mamografi, dan rontgen panoramik yang baru diresmikan, serta persiapan pembukaan layanan jantung dan pembuluh darah melalui fasilitas catheterization laboratory (cath lab).

Pengembangan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam menangani berbagai kebutuhan medis, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di luar daerah. (emca/jp). 

Bupati Barito Utara Tekankan Hasil Nyata Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi Harus Lampaui Nasional

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari kelengkapan administrasi dan pelaporan program, tetapi harus dibuktikan melalui capaian nyata serta peningkatan indikator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penegasan tersebut disampaikan H Shalahuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan Kinerja Program Strategis Nasional (PRO SN) di Ruang Rapat A Setda Kabupaten Barito Utara, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dalam pemaparannya, Kepala Bapperida Kabupaten Barito Utara, H Yaser Arapat, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus tercermin tidak hanya dari hasil pembangunan fisik yang dirasakan masyarakat, tetapi juga dari pencapaian indikator makro pembangunan.

Indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan angka stunting, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

Ia juga melaporkan bahwa pelaporan kinerja PRO SN Semester I Tahun 2026 melalui aplikasi e-Monev telah diselesaikan 100 persen tepat waktu pada 14 November 2026.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati H Shalahuddin mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah atas penyelesaian pelaporan. Namun, ia mengingatkan agar capaian administrasi tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja pemerintah.

Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah harus menunjukkan upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pembangunan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara agar mampu melampaui capaian nasional.

"Tidak hanya sekadar unggahan itu, perlu ada effort, ada usaha yang luar biasa dari kita semua bagaimana pertumbuhan ekonomi kita itu bisa naik. Jadi di samping kita meng-upload, nilai hasil pertumbuhan ekonomi itu harus baik daripada nasional," tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah, khususnya koordinator program prioritas, untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mempercepat pencapaian target pembangunan.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta pengendalian inflasi. Seluruh program tersebut diharapkan dilaksanakan secara terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Program Strategis Nasional, optimalisasi kinerja perangkat daerah, serta percepatan penyerapan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Pemerintah daerah juga menargetkan agar berbagai program pembangunan tidak berhenti pada pemenuhan laporan administratif, tetapi mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. (emca/jp). 

Sekda HSS Bersama DPRD Lanjutkan Pembahasan Raperda APBD 2027

KANDANGAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H Yustan Azidin, menghadiri Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten HSS dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten HSS tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS, HM. Kusasi, serta dihadiri anggota DPRD, para asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Rapat gabungan komisi ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 antara legislatif dan eksekutif. Dalam forum tersebut, kedua pihak melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap berbagai aspek perencanaan serta penganggaran daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan anggaran tahun mendatang.

Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Melalui pembahasan bersama tersebut, diharapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara cermat, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (ari/jp). 

Wali Kota Banjarmasin Hadiri KKT II 2026 di Mimika, Perkuat Komitmen Toleransi dan Persaudaraan

MIMIKA- Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam memperkuat toleransi dan persatuan bangsa melalui keikutsertaan dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14–16 November 2026.

Kehadiran Wali Kota Banjarmasin, HM. Yamin HR, dalam forum tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antardaerah sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

Dalam kesempatan itu, M. Yamin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika atas sambutan hangat dan penuh kekeluargaan kepada rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Menurut HM. Yamin, keikutsertaan Banjarmasin dalam KKT II 2026 bukan sekadar memenuhi agenda pertemuan antarpemerintah daerah, melainkan menjadi ruang strategis untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Ia menilai, toleransi dan persatuan merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat, terutama di tengah kondisi Indonesia yang memiliki keragaman latar belakang suku, agama, dan budaya.

HM. Yamin berharap, pertemuan di Mimika tersebut semakin memperkuat hubungan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Mimika. Selain itu, momentum KKT II 2026 diharapkan membuka peluang kerja sama antardaerah yang lebih luas dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua wilayah.

Dari Mimika, pesan persaudaraan dan toleransi kembali ditegaskan: keberagaman bukan penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang harmonis. (lim/jp). 

Sengketa Lahan Rasia D. Mekeng dan Sani-Indra Belum Tuntas, Kedua Pihak Diberi Waktu Cari Kesepakatan

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kembali memfasilitasi peninjauan lapangan terkait sengketa lahan antara Rasia D. Mekeng dengan pihak Sani-Indra, Senin (16/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak sekaligus mendorong penyelesaian melalui musyawarah.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur, Anda Kriselina, melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Erwin Nazwar Raharjo, mengatakan peninjauan ulang dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai objek lahan yang disengketakan serta mendengarkan dasar klaim kepemilikan dari masing-masing pihak.

"Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan keterangan mengenai lahan yang diklaim berdasarkan dokumen kepemilikan berupa segel dan sertifikat," ujar Erwin, Rabu (18/11/2026). 

Menurut Erwin, salah satu hal yang mengemuka dalam peninjauan tersebut adalah keterangan pihak Sani-Indra yang menyebutkan bahwa batas antara lahan yang dipermasalahkan merupakan jalan.

Sementara itu, pihak Rasia D. Mekeng diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan keluarga guna memastikan kembali letak lahan yang menjadi objek sengketa.

Karena belum tercapai kesepakatan, kedua belah pihak diarahkan untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. Masing-masing pihak diberikan kesempatan menggelar pertemuan secara mandiri guna mencari titik temu dan menghindari konflik berkepanjangan.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya wajib dituangkan dalam bukti kesepakatan yang disetujui seluruh pihak. Dokumen kesepakatan itu harus disampaikan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Barito Timur paling lambat 7 Desember 2026.

Peninjauan lapangan tersebut melibatkan unsur Kesbangpol Kabupaten Barito Timur, Polres Barito Timur, Unit Intel 1012 Buntok, ATR/BPN, Kecamatan Dusun Timur, Kelurahan Tamiang Layang, serta Ketua RT setempat.

Erwin berharap, melalui proses mediasi dan komunikasi terbuka, kedua belah pihak dapat menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama dengan tetap menghormati hak serta bukti kepemilikan masing-masing pihak.

"Kami mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat," demikian Erwin. (zi/jp). 

Kejari Seruyan Tahan Kades Tusuk Belawan, Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp875 Juta

KUALA PEMBUANG- Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan menahan Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Penahanan dilakukan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Palangka Raya untuk kepentingan proses hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Seruyan, Rahmad Ramadhan Nasution, membenarkan penahanan tersebut. Ia menyampaikan, langkah hukum itu merupakan bagian dari proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Tusuk Belawan.

"Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Palangka Raya," ujar Rahmad di Kuala Pembuang, Rabu (18/11/2026).

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan selama dua tahun, dengan total anggaran mencapai Rp3.486.190.000.

Rinciannya, APBDes tahun 2022 sebesar Rp1.492.079.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.994.111.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta bagi hasil pajak.

Berdasarkan hasil penyidikan dan audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Rahmad mengungkapkan, bahwa penyimpangan diduga terjadi dalam proses pelaksanaan maupun pertanggungjawaban keuangan desa.

Proses pengadaan barang dan jasa disebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan tersebut tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) serta tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Penyidik juga menemukan ketidaksesuaian antara permintaan pembayaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Perubahan APBDes pun diduga dilakukan tanpa didahului musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya.
Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56.

Nilai kerugian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan selama dua tahun anggaran.

Saat ini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami perkara tersebut guna melengkapi berkas penyidikan. Penanganan kasus ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (gan/jp). 

Tes Urine 52 Warga Binaan, Rutan Tamiang Layang Pastikan Hasil Pemeriksaan Negatif Narkoba

TAMIANG LAYANG- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang melaksanakan tes urine terhadap 52 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (18/11/2026). Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif dari indikasi penggunaan narkotika.

Kegiatan yang berlangsung di Klinik Panyanware Rutan Tamiang Layang tersebut dipimpin langsung Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Junaidi, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Sri Rahayu, Kepala Subseksi Pengelolaan Rizky Adrian Nakalelo, serta jajaran staf pengamanan, perawat, dan petugas jaga.

Tes urine ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus mengantisipasi potensi peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 6 Januari 2026 mengenai peningkatan kewaspadaan terhadap potensi keterlibatan pegawai maupun warga binaan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh 52 WBP yang mengikuti tes urine dinyatakan negatif dari indikasi penggunaan narkotika. Hasil tersebut menjadi salah satu indikator upaya pengawasan dan pencegahan yang terus dilakukan pihak rutan.

Kepala Rutan Tamiang Layang, Agung Novarianto, menegaskan bahwa tes urine merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas lingkungan pemasyarakatan.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan serta melaksanakan deteksi dini secara konsisten dan berkelanjutan.

"Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di dalam rutan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh jajaran bersama warga binaan menjaga lingkungan Rutan Tamiang Layang tetap aman, tertib, dan bersih dari narkoba,” tegas Agung.

Melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin, Rutan Kelas IIB Tamiang Layang berupaya memperkuat pengawasan internal dan menutup celah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, kondusif, dan bebas dari narkoba. (zi/jp). 

Polres Seruyan Gencarkan Pemberantasan Narkoba, 7 Kasus Sabu dengan Barbuk 109,34 Gram Berhasil Diungkap

KUALA PEMBUANG- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Seruyan berhasil mengungkap tujuh kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu sepanjang Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan tersangka dengan total barang bukti sabu seberat 109,34 gram.

Capaian pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kepala Satresnarkoba Polres Seruyan, AKP Adhy Heriyanto, dalam konferensi pers di Aula Gedung Polres Seruyan, Rabu (18/11/2026).

Adhy menjelaskan, tujuh laporan polisi (LP) tersebut merupakan hasil kerja jajaran Satresnarkoba selama dua bulan terakhir dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Kabupaten Seruyan.

"Hari ini kita mengadakan press release terkait pengungkapan kasus narkoba, terutama jenis sabu. Dari bulan Oktober sampai November ini, kami telah mengungkap tujuh LP dengan jumlah barang bukti sebanyak 109,34 gram dan sembilan tersangka," ujar Adhy.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan dan pengembangan penyelidikan, sebagian besar narkotika yang beredar di Kabupaten Seruyan diduga berasal dari luar daerah.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian kepolisian di antaranya Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Pangkalan Bun. Karena itu, upaya penindakan dan pengembangan terhadap jaringan pemasok di luar wilayah Seruyan menjadi bagian dari strategi kepolisian untuk memutus jalur distribusi narkotika sebelum masuk ke daerah tersebut.

"Target kami di sana selain untuk memutus jaringan peredaran, juga mengurangi masuknya barang tersebut ke wilayah Seruyan. Selain itu, kualitas barang bukti yang kami dapatkan juga semakin meningkat. Selama saya bertugas di sini, alhamdulillah sudah banyak barang bukti yang berhasil kami amankan," ungkapnya.

Adhy menegaskan, pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Menurutnya, peredaran narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kesehatan, kehidupan keluarga, serta masa depan generasi muda. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan turut berperan dalam mencegah dan memberikan informasi terkait aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

"Saya selaku Kasat Resnarkoba Polres Seruyan mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak bersentuhan dengan narkoba, terutama jenis sabu. Selain merugikan diri sendiri, narkoba juga merusak generasi muda," katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

"Kami meminta seluruh unsur masyarakat bisa bekerja sama dan bersinergi dengan Polres Seruyan. Jika ada hal mencurigakan terkait narkoba, silakan langsung melaporkan. Tim kami siap menindaklanjuti. Ini juga merupakan salah satu tugas utama yang diberikan Kapolri kepada kami," jelasnya.

Pengungkapan tujuh kasus dengan sembilan tersangka dan barang bukti sabu seberat 109,34 gram tersebut menjadi salah satu catatan penindakan Satresnarkoba Polres Seruyan selama Oktober-November 2026.

Ia berharap sinergi dengan masyarakat terus diperkuat melalui pengawasan dan pelaporan dini guna mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika serta mencegah Kabupaten Seruyan menjadi jalur maupun sasaran peredaran barang terlarang tersebut. (gan/jp). 

Polres Bartim Terima Bantuan Ambulans dari BRI Peduli, Perkuat Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan

TAMIANG LAYANG- Polres Barito Timur menerima bantuan satu unit mobil ambulans dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui program BRI Peduli Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyerahan bantuan berlangsung di Klinik Pratama Polres Barito Timur, Rabu (18/11/2026). 

Penyerahan bantuan tersebut dihadiri Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., Bupati Barito Timur, M. Yamin, Kepala Cabang BRI Buntok, Direktur RSUD Tamiang Layang, Kepala UPTD Puskesmas Tamiang Layang, serta sejumlah pejabat utama Polres Barito Timur.

Bantuan ambulans ini merupakan bentuk kepedulian BRI dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dan kegiatan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan dapat memperkuat sarana operasional Polres Barito Timur, khususnya dalam memberikan pertolongan medis dan mendukung proses evakuasi pasien bagi masyarakat, personel Polri, maupun keluarga.

Kapolres Barito Timur, AKBP Iqbal Sengaji, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BRI atas bantuan yang diberikan melalui program BRI Peduli CSR/TJSL.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud sinergi antara Polri dan dunia perbankan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan kemanusiaan.

"Bantuan ambulans ini sangat bermanfaat untuk menunjang pelayanan kesehatan dan kebutuhan evakuasi medis. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kapolres.

Ia juga berharap dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak terhadap peningkatan pelayanan publik dapat terus terjalin secara berkelanjutan.

Penyerahan ambulans ini menjadi salah satu bentuk penguatan fasilitas pelayanan Polres Barito Timur dalam mendukung tugas kepolisian, terutama pada situasi darurat yang membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat.

Melalui bantuan tersebut, sinergi antara Polri dan mitra kerja diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat". (zi/jp). 

Polsek Dusun Timur Tanam Jagung di Lahan 2 Hektare, Dukung Swasembada Pangan 2026

TAMIANG LAYANG- Polsek Dusun Timur, Polres Barito Timur, terus mengambil bagian dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satunya melalui kegiatan penanaman jagung kuartal IV di lahan seluas 2 hektare milik warga Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, S.H., bersama pemilik lahan bernama Bertolumeus dan masyarakat setempat. Penanaman dilakukan secara gotong royong sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat dalam mendukung sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 5 bungkus atau sekitar 3 kilogram benih jagung pakan ditanam di lahan pertanian milik warga tersebut.

Kapolsek Dusun Timur, IPTU Saipul Fazrianoor, mengatakan bahwa keterlibatan jajarannya dalam program penanaman jagung merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan tahun 2026.

Menurutnya, Polri tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk mendukung pengembangan sektor pertanian.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dan bersinergi dengan masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya program ketahanan pangan,” ujar Kapolsek IPTU Saipul. 

Tidak hanya melakukan penanaman, Polsek Dusun Timur juga menyalurkan bantuan sarana pertanian kepada masyarakat Desa Murutuwu. Bantuan tersebut berupa empat botol racun rumput merek Basmilang dan tiga bungkus benih jagung pakan merek BISI 1B.

Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan Polri kepada masyarakat agar kegiatan pertanian dapat terus dikembangkan.

Melalui penanaman jagung kuartal IV ini, Kapolsek berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan produktif guna mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Barito Timur. (zi/jp). 

BRI BO Buntok Serahkan Ambulans kepada Polres Barito Timur, Dukung Percepatan Layanan Kesehatan

TAMIANG LAYANG- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Branch Office (BO) Buntok menyerahkan satu unit ambulans kepada Polres Barito Timur, Rabu (18/11/2026). Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial BRI sekaligus dukungan terhadap peningkatan pelayanan kemanusiaan dan kesehatan bagi masyarakat.

Ambulans tersebut diharapkan dapat menunjang mobilisasi pasien, khususnya masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dalam kondisi darurat. Kehadiran kendaraan operasional itu juga diharapkan membantu mempercepat proses evakuasi dan transportasi pasien menuju fasilitas kesehatan.

Pemimpin Cabang BRI BO Buntok, Yoga Samodra Panjaitan, mengatakan bantuan ambulans tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga lewat kegiatan sosial dan kemanusiaan.

"Melalui bantuan ambulans ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan medis dalam situasi darurat. Bagi kami, kehadiran BRI di tengah masyarakat bukan hanya melalui layanan keuangan, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang dapat dirasakan secara langsung," ujar Yoga.

Sementara itu, Kapolres Barito Timur AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., menyambut positif bantuan tersebut. Menurutnya, dukungan ambulans diharapkan dapat memperkuat pelayanan Polres Barito Timur kepada masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.

Penyerahan bantuan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara BRI dan Polres Barito Timur dalam mendukung kepentingan masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, khususnya di bidang kemanusiaan dan kesehatan.

Melalui program kepedulian sosial tersebut, BRI BO Buntok menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan sosial serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (zi/jp). 

Polres Seruyan Musnahkan 109,34 Gram Sabu dari Tujuh Kasus, 9 Tersangka Diamankan

KUALA PEMBUANG- Polres Seruyan, Polda Kalimantan Tengah, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 109,34 gram bruto hasil pengungkapan tujuh kasus peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Seruyan. Pemusnahan dilaksanakan di Mapolres Seruyan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Seruyan, AKBP Gusti Agung Ayu Udayani Addi, S.H., S.I.K., serta disaksikan oleh pihak Kejaksaan Seruyan, Dinas kesehatan, PJU Polres Seruyan, Advokat Hukum Apdiansyah serta para tersangka. 

Kapolres Seruyan, AKBP Gusti Agung Ayu Udayani Addi, menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan tujuh perkara tindak pidana narkotika oleh Satresnarkoba Polres Seruyan bersama sejumlah Polsek di wilayah hukumnya selama Oktober hingga November 2026.

"Dari tujuh perkara tersebut, sejumlah tersangka berhasil diamankan dalam operasi di beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan," ujar AKBP Gusti.

Ia merinci, pengungkapan pertama dilakukan pada 13 Oktober 2026 di Desa Paren, Kecamatan Danau Sembuluh. Dalam kasus ini, polisi mengamankan M alias Amir (37) dan menyita 12 paket sabu dengan berat bruto 7,75 gram.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, polisi menangkap S alias Man (45) di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk. Dari tangan tersangka, petugas menyita 14 paket sabu dengan berat bruto 7,57 gram.

Pengungkapan ketiga dilakukan di Jalan Poros Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh, dengan mengamankan T (24). Polisi menyita delapan paket sabu dengan berat bruto 3,83 gram.

Berikutnya, pada 2 November 2026, polisi mengungkap kasus narkotika di Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya. Dalam perkara tersebut, dua orang berinisial MRFN (25) dan FTRP (33) diamankan bersama 53 paket sabu seberat bruto 7,47 gram.

Pada 3 November 2026, petugas kembali mengamankan F alias Ipau (48) di Jalan Poros Desa Tanjung Hara–Tanjung Paring, Kecamatan Danau Seluluk. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 17 paket sabu dengan berat bruto 21,72 gram.

Pengungkapan keenam berlangsung pada 6 November 2026 di depan Dermaga Penyeberangan Desa Tumbang Bai, Kecamatan Seruyan Tengah. Polisi mengamankan GR (27) dan MHM (24), serta menyita satu paket sabu dengan berat bruto 10,19 gram.

Sementara itu, pengungkapan ketujuh dilakukan pada 10 November 2026 di Jalan Tanjung Lingga, Desa Pembuang Hulu II, Kecamatan Hanau. Dalam kasus ini, polisi menangkap ERN alias Rizal (24) dengan barang bukti satu paket sabu seberat bruto 50,81 gram.

"Secara keseluruhan, barang bukti dari tujuh perkara tersebut tercatat sebanyak 108 paket sabu dengan berat bruto mencapai 109,34 gram," ungkapnya.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam siaran pers Polres Seruyan.

AKBP Gusti menegaskan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti hasil kejahatan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Segera laporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika," tandasnya. (gan/jp). 

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Imunisasi Sedunia 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Imunisasi Sedunia pada tanggal 10 November 2026.

"Imunisasi Lengkap. Anak Sehat."

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 12 November 2026.

"Sehat Bersama. Indonesia Lebih Kuat."

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2026.

"Guru Hebat. Indonesia Kuat."

DPRD Banjarmasin Ucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional 2026


JURNALISPOST.ONLINE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November 2026.

"Pahlawanku Teladanku. Terus Melangkah Membangun Negeri."

Pojokindonesia.com Ucapkan Selamat HUT Jurnalis Post dan Jurnalispost.online


JURNALISPOST.ONLINE - Drs. Munawar Khalil selaku Pemimpin Redaksi Pojokindonesia.com mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-10 Tabloid Jurnalis Post dan Hari Ulang Tahun ke-6 Media Siber Jurnalis Post Online.
 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes